Network
POSJAKUT – Banyak program pemerintah untuk menyejahterakan masyarakat tidak dirasakan penyandang disabilitas, terutama selama masa pandemi COVID-19.
“Data BPS yang dimiliki oleh pemerintah saat ini hanya mencantumkan berapa besar jumlah penduduk yang termasuk ke dalam kelompok disabilitas,” kata Staf Khusus Presiden Angkie Yudistia seperti dilansir Antara, secara daring di Jakarta, Kamis 2 Desember 2021.
Namun sayangnya, katanya, tidak diberitahukan mengenai profilisasi dari penyandang disabilitas seperti jenis-jenis disabilitasnya.
Baca Juga: HADITS SHAHIH: Dosa Ghibah Bikin Pelakunya Bakrut di Akhirat. Apa Maksudnya, Yuk ... Simak Penjelasannya!
Angkie juga menyebutkan hal yang sama juga terjadi pada data penerima manfaat program-program dari Kementerian Sosial.
“Karena itu, semua peraturan, perlu segera direalisasikan supaya teman-teman disabilitas bisa mengikuti semua program pemerintah. Yang paling utama, yang paling berantakan itu adalah data,” kata dia.
Dia mengatakan tidak semua orang menyatakan diri sebagai seorang dengan disabilitas pada saat melakukan pendaftaran.
Baca Juga: Staf Khusus MenkopUKM Tinjau Penerima Banpres, Alhamdulillah... Dimanfaatkan untuk Sektor Produktif
“Permasalahan kedua yang harus dihadapi oleh penyandang disabilitas di daerah khususnya adalah masih banyak yang tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK),” jelas Angkie.
Akibatnya, seperti dalam acara vaksinasi, banyak yang mengalami kesulitan untuk bisa mendapatkan vaksin COVID-19 sehingga pemerintah kemudian bersinergi dengan puskesmas atau sentra-sentra vaksinasi yang dibantu Dinas Dukcapil untuk melakukan pendataan diri di tempat.
“Ini di puskesmas atau di sentra-sentra, di bantu oleh Dukcapil untuk pendataan di tempat. Pemerintah akhirnya 'jemput bola' untuk mendapatkan NIK, supaya mereka mendapatkan vaksinasi dan herd immunity,” katanya.
Baca Juga: Pimpinan MPR Sarankan Sri Mulyani Dipecat, Stafsus Menkeu Menjawab Enteng, Klaim Dapat Dukungan Presiden
Angkie menyayangkan hal tersebut juga berpengaruh pada penerimaan bantuan sosial (bansos) dari pemerintah dan menyebabkan bantuan menjadi tidak tepat sasaran.
Dalam hal ini, akhirnya pemerintah menggunakan pendataan dari vaksinasi tersebut.
Ia berharap, masalah pendataan dapat terselesaikan dan diperbaiki secara bertahap supaya penyandang disabilitas bisa mendapatkan hak-haknya sebagai seorang warga negara dengan semestinya.
“Pendataan yang selama ini berjalan, ragam disabilitas dalam formulir itu pun tidak maksimal. Jadi kita perbaiki pelan-pelan termasuk hal tersebut,” ucap dia.***
Artikel Rekomendasi