Network
Dalam kasus batalnya sidang terbuka seorang mahasiswa program doktor Unkris terdapat sejumlah pelanggaran peraturan.
Mulai dari penetapan waktu sidang yang sudah mendekati hari libur nasional, hingga penetapan tim penguji yang dipilih oleh mahasiswa sendiri.
“Sudah ada peraturan bahwa mahasiswa yang akan maju sidang harus memenuhi ketentuan yang berlaku mulai jadwal sidang dan siapa yang berhak menguji. Jangan mahaiswa membuat aturan sendiri,” lanjut Prof Gayus.
Prof Gayus mengaku namanya tercantum sebagai tim penguji mahasiswa yang bersangkutan.
“Tetapi sampai dua hari menuju sidang tidak ada berkas apapun disampaikan ke saya. Jangan- jangan nama saya hanya ditulis. Atau jangan-jangan memang saya tidak diharapkan datang. Kan tidak bisa seperti itu,” tegasnya.
Unkris jelas Prof Gayus akan dibawa pada kampus yang lebih demokratis, sehingga setiap ada pelanggaran yang begitu berat, akan dirapatkan dan putuskan sebagai pelanggaran administrasi.
"Tetapi kalau sudah menyebar fitnah, atau informasi ke sana ke mari yang tidak benar, apalagi membalikkan fakta tentu akan dilayani melalui jalur yang benar," tandasnya.
Upaya menjadikan Unkris sebagai kampus yang lebih demokratis, Prof Gayus meminta agar jajaran pimpinan Unkris mendokumentasikan semua kegiatan. Dengan demikian, setiap persoalan yang timbul, bisa disajikan dengan data.
Adapun jajaran pimpinan Unkris yang dilantik adalah Dr. Cita Citrawinda SH, M.I.P sebagai Dekan Fakultas Hukum, Dr. Siswantari Pratiwi SH, MH , MM sebagai Kaprodi Program Pascasarjana S2 dan S3 Fakultas Hukum, Dr. Firman Wijaya SH , MH sebagai Ketua Lembaga Pengabdian pada Masyarakat.
Hadir ikut menyaksikan jajaran pembina yayasan, Ketua dan Sekretaris Pengurus Yayasan, Rektor dan Wakil Rektor, Ketua Senat Fakultas Hukum, para Dekan Fakultas, para Wakil Dekan, dan para Ketua Lembaga. Prosesi pelantikan dipimpin Ketua Yayasan Amir Karyatin SH.
Artikel Rekomendasi