Network
Baca Juga: Bappenas Akan Hapus Program UMKM di Delapan Kementerian dan Lembaga, Ternyata Ini Alasannya
"Perdebatan itu berlangsung cukup lama lebih dari 3 bulan barulah ada konsensus APBN 2020 dengan 695,2T itu agak lebih demand side jadi memperkuat daya beli masyarakat".
Kemudian 2021 setelah kita kena resesi kemudian kembali pemerintah kepada supply side yaitu memberikan stimulus kepada korporasi.
"Mungkin ini karena lobi lobi swasta yang begitu kuat dan hampir seluruh korporasi besar itu mengalami kebangkrutan," ungkapnya.
Sehingga akhirnya APBN 2021 mengalami adjustment dan lebih demand side pula.
Baca Juga: Tak Ingin IKN Jadi Kota Tanpa Judul, Bappenas Siap Implementasikan ke Dunia Metaverse
Yang harus dicatat pada tahun 2021 Indonesia mengalami suatu keadaan dimana penanganan covid 19 relatif yang terburuk, karena kita mengalami baik yang terinfeksi dan juga meninggal paling tinggi di dunia pada bulan Juli.
"Tetapi yang ingin saya ungkapkan peranan negara yang relatif menjadi mindset Washington Consensus dan terjadi perdebatan yang demand side itu, dikala Covid ini dan juga krisis sebelumnya ternyata dana solidaritas krusial dari masyarakat itu sangat besar, terjadi tolong menolong antar RT, antar saudara, pulau dan lain sebagainya," ujarnya.
Sementara itu Prof. Marsuki menyatakan bahwa Ide tentang transformasi ekonomi ini didengungkan oleh pemerintahan Jokowi pada awal periode pertama semenjak 2014, kemudian itu menjadi keputusan politik yang bagus hingga tahun 2019-2024.
Transformasi ekonomi dianggap sebagai jalan untuk menuju Indonesia yang lebih maju dengan sebenarnya berdasarkan dengan pesan-pesan yang sudah menjadi perbincangan internasional.
Artikel Rekomendasi