Buka-bukaan Korupsi Walikota Bekasi dan Bupati Probolinggo, Kata Ketua KPK Firli Bahuri: Saya Sampai Kaget!

POSJAKUT - Kasus korupsi atau maling uang rakyat, salah satunya adalah lelang jabatan atau jual beli jabatan. Setiap kursi jabatan di daerah, punya nilai puluhan hingga ratusan juta rupiah.

Tidak heran, jika kasus dugaan korupsi Walikota Bekasi nonaktif Rahmat Effendi atau Pepen (Jawa Barat), atau Bupati Probolinggo nonaktif Puput Tantriana Sari (Jawa Timur) membuat kaget ketua KPK Firli Bahuri.

Baca Juga: Ketua KPK Firli Bahuri Bongkar Cara Korupsi Walikota Bekasi dan Bupati Probolinggo, Salah Satunya Bikin Kaget!

"Saya kaget Bupati Probolinggo, dari PJS kepala desa ada harganya Rp 20 juta," ujar Firli Bahuri di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Serang seperti dikutip POSJAKUT, Jumat 25 Februari 2022.

Sekedar diketahui, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengaku kaget saat buka-bukaan soal jual-beli jabatan dari pengungkapan korupsi di Kabupaten Probolinggo Jawa Timur, dan Kota Bekasi Jawa Barat.

Baca Juga: Walikota Bekasi Rahmat Effendi Terkena OTT KPK, Gubernur Jabar Ridwan Kamil: 'Pemerintahan Tidak Boleh Kosong'

Ketua KPK Firli Bahuri mengaku kaget dan menyatakan kekagetannya soal "jual beli jabatan" tersebut di hadapan gubernur, bupati, dan walikota se-Provinsi Banten.

Di Probolinggo, kata ketua omisi anti rasuah ini, setiap kepala desa (kades) harus menyewa tanah bengkok seharga Rp5 juta per hektare. 

Sedangkan di sana (Probolinggo), ada 300 lebih dari kepala desa. Uang itu disetorkan kepada salah satu kepala desa yang ia sebut "koordinator"-nya.