POSJAKUT - Bagaimana sebenarnya bentuk permainan jual beli jabatan atau lelang jabatan yang dilakukan bupati, walikota di daerah yang menjadi tersangka korupsi?
Sekedar diketahui, jual beli jabatan atau lelang jabatan, belakangan ini marak terjadi setelah KPK berhasil membongkar permainan maling uang rakyat itu.
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengaku kaget saat buka-bukaan soal jual-beli jabatan dari pengungkapan korupsi di Kabupaten Probolinggo Jawa Timur, dan Kota Bekasi Jawa Barat.
Ketua KPK Firli Bahuri mengaku kaget dan menyatakan kekagetannya soal "jual beli jabatan" tersebut di hadapan gubernur, bupati, dan walikota se-Provinsi Banten seperti dikutip POSJAKUT, Jumat 25 Februari 2022.
Termasuk juga yang terjadi di Kota Bekasi yang ketika dipimpin Rahmat Effendi. Di daerah ini, setiap kepala desa (lurah) dan camat memiliki "koordinator" yang disebut sebagai "ketua kelas".
Segala kebutuhan kepala daerah (bupati dan walikota) ia sebut bisa melalui mereka.
"Banyak sekali rawan-rawan korupsi itu, ini jangan terjadi," ujar Ketua KPK Firli Bahuri.
Artikel Rekomendasi