Network
POSJAKUT -- Tragedi Kanjuruhan. Ternyata 45 kali tembakan gas air mata yang memicu 135 orang tewas dan lima ratusan lainnya luka-luka. Dan ini merupakan 1 dari 7 pelanggaran HAM yang terjadi.
Tak heran kalau sebelumnya, ada pihak -pihak yang terus terang menuduh bahwa tragedi ini adalah pembunuhan dengan sengaja.
Komisi Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) , Rabu sore 2 November 2022, merilis laporan hasil investigasi mereka terkait Tragedi Kanjuruhan.
--Baca Juga: Berkas Enam Tersangka Tragedi Kanjuruhan Dikembalikan Jaksa ke Polda Jatim, Belum Lengkap
Dalam laporan itu, setidaknya ada tujuh pelanggaran HAM (hak azasi manusia) di tragedi yang menewaskan ratusan orang tersebut.
"(Pertama) penggunaan gas air mata dalam proses pengamanan pertandingan di dalam stadion merupakan bentuk penggunaan kekuatan berlebihan," ungkap Komisioner Komnas HAM, Choirul Anam kepada wartawan..
Anam menambahkan, pelanggaran HAM kedua yakni adanya 45 kali tembakan gas air mata. Tembakan inilah yang menjadi pemicu utama tewasnya ratusan orang.
-Baca Juga: Komnas HAM Yakini Penyebab Tragedi Kanjuruhan Dipicu Tembakan Gas Air Mata ke Tribun Selatan
"(Pelanggaran ketiga) hak memperoleh keadilan. Bahwa saat ini proses penegakan hukum belum mencakup keseluruhan pihak-pihak yang seharusnya bertanggung jawab dalam pelaksanaan pertandingan dan pelaksanaan kompetisi," tuturnya.
Sementara pelanggaran HAM keempat, lanjut Anam, adalah hak untuk hidup. Dia menyebut kematian 135 orang pada Tragedi Kanjuruhan merupakan pelanggaran hak untuk hidup.
"(Kelima) hak atas kesehatan. Banyak orang tiba-tiba terluka akibat gas air mata itu, yang matanya merah, kakinya patah, sesak napas, trauma, dan sebagainya," terangnya.
-Baca Juga: Sekitar 30 Adegan dalam Rekonstruksi Tragedi Kanjuruhan, Termasuk Peran 3 Kompol
Menurut Anam, pelanggaran keenam adalah hak anak. Dimana banyak anak yang menjadi korban Tragedi Kanjuruhan. Tercatat setidaknya ada 38 anak yang meninggal dunia per tanggal 11 Oktober 2022.
"(Pelanggaran ketujuh) pelanggaran terhadap business and human rights. Jadi entitas bisnis yang mengabaikan hak asasi manusia. Jadi dia lebih menonjolkan aspek-aspek bisnisnya daripada aspek hak asasi manusia," tukasnya.**
Artikel Rekomendasi