Anggaran Pemilu Disepakati Rp76,6 Triliun, Tapi Mendagri Minta Biaya Bangunan Kantor KPU Dipangkas

- 8 Juni 2022, 21:30 WIB
Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat RI bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar audiensi terkait persiapan penyelenggaraan Pemilu 2024. /Antara / Andreas Fitri Atmoko / Pikiran Rakyat
Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat RI bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar audiensi terkait persiapan penyelenggaraan Pemilu 2024. /Antara / Andreas Fitri Atmoko / Pikiran Rakyat /Nur Aliem Halvaima /

Menurutnya, kenaikan itu akan menyebabkan lonjakan tinggi pada anggaran yang diajukan.

"Tunjangan kinerja yang saya dengar mau dinaikkan, misalnya dari Rp50 juta ke Rp125 juta. Di tingkat kabupaten/kota juga meningkatnya hampir 100 persen. 

Baca Juga: KSP Minta Penyelenggara Pemilihan Umum Atasi Masalah Pemilu 2024

Kalau jumlahnya sedikit 6-7 orang okelah, tapi kan kalau kabupaten/kota dengan provinsi jumlahnya 548 dikali sekian orang dikali sekian puluh juta. 

Itu mengakibatkan melonjaknya tinggi sekali. Ya mbok jangan 100 persen naiknya, kalau naiknya mungkin 50 persen mungkin masih bisa diterima. 

"Kita harus hitung betul kemampuan fiskal kita," ujar Tito.

Senada dengan Tito, Anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera menilai anggaran Rp76 triliun masih terlalu besar. "Usul kami maksimal Rp50 triliun," ujar anggota Fraksi PKS itu.

Total usulan anggaran pemilu yang diusulkan KPU sebesar Rp76.656.312.294.000 yang diperuntukkan untuk tiga tahun pelaksanaan tahapan. ***

 

Halaman:

Editor: Nur Aliem Halvaima


Tags

Artikel Rekomendasi

Terkait

Terkini