Network
Sejarah mencatat, Bung Karno ditetapkan sebagai presiden seumur hidup berdasarkan TAP MPRS pada 1963. Dua tahun kemudian, terjadi Gerakan 30 September. Peta politik berubah.MPRS membatalkan jabatan seumur hidup Bung Karno.
Ketua Majelis Syuro Partai Ummat itu juga menunjuk Presiden Soeharto yang lengser pada 1998 usai berkuasa kurang lebih 32 tahun.
“Pak Harto kurang apa. Jenderal bintang lima, pangkat besar menyaingi Jendral Sudirman, menguasai seluruh birokrasi, memegang TNI, ABRI waktu itu yang di dalamnya ada polisi.”
-Baca Juga: Pakar Pidana Kritik Menteri Perdagangan dan Kapolri Soal Migor, Tak Cukup Hanya Prihatin
“Punya konco-konco semua pengusaha-pengusaha. Tapi lihat akhirnya juga seperti itu," tutur Amien.
Sejarah mencatat, Soeharto tak ingin memperpanjang lagi masa jabatannya. Tapi proses politik waktu itu “mendaulat” Pak Harto untuk menjabat lagi lima tahun ke depan, dengan alasan rakyat menginginkannya. Soeharto membiarkan dirinya dipilih lagi, dan dua bulan kemudian jatuh,
Inti dialog yang digelar DPD RI ini sebenarnya menyorot keinginan penguasa untuk menunda Pemilu 2024, dan atau berusaha menambah masa jabatan presiden dua atau tiga tahun.
Amien Rais mengimbau semua pihak harus berusaha menggagalkan keinginan itu. “Ini harus dihentikan. Kalau (kita) hanya diam, (berarti) kita melakukan sebuah bunuh diri nasional,” lanjut politisi pendiri Partai Amanat Nasional itu.
Karena, lanjut Amien, begitu Jokowi dikasih (nambah) satu kali, nanti akan begitu seterusnya, selain hal itu sama saja dengan makar konstitusi.
Awal pembicaraan, Amien Rais mengevaluasi pemerintahan Jokowi. Utang luar negeri semakin dahsyat, korupsi makin melebar dan hebat, produk perundang-undangan (UU Cipta Kerja dan UU Minerba) yang berorientasi bukan pada kepentingan rakyat.
Artikel Rekomendasi