Network
Namun, Ferry melanjutkan, yang terjadi justru terbentuknya perusahaan baru untuk pengadaan tes. Baca Juga: Dear Milenial, Pilih Mana The Essentials at Daru atau Serpong Garden Apartement?
"Yang lebih parah lagi perusahaan tersebut saham-sahamnya terdapat kepemilikan dari oknum atau yang bersangkutan," ucapnya.
Di sinilah sebenarnya ujung pangkal terdapatnya korupsi dan nepotisme," tambah Ferry, dilansir Pikiran-Rakyat.com dari YouTube Refly Harun.
Dia mengungkapkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tercatat bahwa penyelenggaraan negara harus bebas dari KKN.
Selain itu, setiap tindakan korupsi dan nepotisme yang ada di negara Indonesia dapat dipidanakan.
Karenanya, demi menguraikan permasalahan yang ada, maka proses audit diperlukan agar masyarakat bisa mendapatkan kepastian.Baca Juga: Refly Menyayangkan Diamnya Presiden Dalam Heboh Bisnis PCR, Ini Pandangannya Terkait Pemanggilan Iwan Sumule
Kita juga menyampaikan kepada Pak Luhut untuk segera (memberikan izin untuk audit)," tuturnya.
"Silakan Pak Luhut sampaikan kepada kami kapan kami bisa segera melakukan audit terhadap perusahaan Pak Luhut tersebut," pungkas Ferry. ***
Sumber: Pikiran-Rakyat.com
Artikel Rekomendasi