Network
-
POSJAKUT - Beberapa aktivis masyarakat sipil mulai menggalang kekuatan ril guna menghadapi dua menteri kabinet Jokowi, Luhut B.Panjaitan (LBP) dan Erick Tohir (ET), terkait heboh bisnis PCR (polymerase chain reaction).
Kekuatan ril dimaksud adalah kerjasama membentuk auditor rakyat, Senin 29 November 2012, yang mereka sebut untuk menjawab tantangan yang diberikan Menko Marves Luhut Panjaitan terkait dugaan bisnis tes PCR.
Di hari yang sama, aktivis Pro-Demokrasi, Iwan Sumule, dipangil oleh Ditkrimun Polda Metro Jaya, terkait laporannya sebelumnya yang melaporkan keterlibatan dua pembantu Presiden Jokowi tersebut dalam bisnis PCR.Baca Juga: Cucu Bung Karno Ingatkan Semangat Konferensi Bandung di Madrid, Begini yang Diinginkan Puan Maharani.
Beberapa nama seperti aktivis Ferry Juliantono, mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi Novel Baswedan, pengamat yang juga ahli hukum tata negara Refly Harun, dan beberapa nama lain terlihat menyatukan langkah.
Dikutip dari Pikiran-Rakyat.com, Ferry yang juga Wakil Ketum DPP Gerindra menyebut, langkah mereka merupakan buntut dari pernyataan LBP yang menyatakan kalau dirinya siap menerima audit terkait tudingan adanya bisnis tes PCR.
Hal ini juga menyangkut nama Menteri BUMN Erick Tohir.
Sambil menyinggung laporan aktivis Pro-Demokrasi (Prodem) yang berada di Polda Metro Jaya, Ferry mengatakan, "Berangkat dari kolusi dan nepotisme yang kami sadari sejak awal menjadi kunci dari permasalahan ini."
"Bahwa sebagai seorang pejabat yang bersangkutan tidak membentuk sebuah perusahaan baru untuk mengadakan tes PCR ini," sambungnya dalam konferensi pers di Restauran Cikini Lima, Menteng, Jakarta Pusat.Dia menjelaskan bahwa seharusnya pihak-pihak terkait menyerahkan tugas tersebut kepada BUMN-BUMN yang berkaitan dengan kesehatan seperti Kimia Farma dan yang lainnya.
Para BUMN itu dijadikan sebagai pelaksana dari pengadaan tes PCR untuk masyarakat Indonesia.
Artikel Rekomendasi