Network
POSJAKUT – Pengamat yang juga pakar hukum tata negara, Refly Harun, menyayangkan Presiden Joko Widodo dalam heboh kasus bisnis PCR (polymerase chain reaction) yang melibatkan dua menteri di kabinetnya.
“Kita bahkan menyesalkan Presiden Jokowi yang bahkan menegur pun tidak, boro-boro memberhentikan dua pejabatnya,’’ kata Refly melalui saluran youtube-nya, Senin, 29 November 2021.
Refly mengulas / mengomentari informasi tentang dipangglilnya tokoh Pro-Demokrasi (Prodem) Iwan Sumule oleh Ditkrimum Polda Metro Jaya, Senin 29 November 2021, terkait tindakannya yang melaporkan Luhut B.Panjaitan dan Ercik Tohir ke polisi.Baca Juga: Tak Perlu Menyalahkan LBP terkait UU Omnibus Law, Ini kata Prof Jimly Menanggapi Tudingan Warganet
Kedua pejabat tinggi itu menjadi obyek pelaporan Iwan Sumule dalam heboh kasus binis PCR.
Kedua nama tersebut sudah menjadi bahan pembicaraan umum terkait bisnis PCR, setelah seorang aktivis, Agustinus Edi Kristiyanto dan sebuah majalah berita mingguan membongkar seluk beluk bisnis PCR yang dirasa merugikan masyakat.
Sebelumnya, selain Iwan Sumule, seorang aktivis lainnya yang bahkan Ketua Jokowi Mania (Joman) Immanuel Ebenezer, juga menyorot keterlibatan Luhut B.Panjaitan dan Erick Tohir dalam bisnis PCR, bahkan mempersilakan kedua pembantu Jokowi itu mundur.
Mengomentari lebih jauh tentang diamnya Presiden Jokowi dalam kasus binis PCR ini, Refly Harun mengatakan, itulah susahnya kalau ada pejabat pejabat yang barangkali bisa dikategorikan sebagai “ring” sangat dekat…., bahkan cenderung jadi anak emas pemerintahan Jokowi.
“Jadi, presiden pun enggan dan segan untuk sekadar menegur,’’ lanjut Refly. -Baca Juga: HADITS SHAHIH: Inilah Jenis Syirik Kecil yang Dikhawatirkan Rasulallah
“Dan akhirnya apa? Permissif, kita tak mempraktekkan standar tinggi etika pemerintahan atau public. Standar kita rendah sekali,’’ katanya, seraya menyinggung dalam kasus ini bukan soal perhitungan angka-angka, tapi adalah keterlibatan langung dua pejabat tinggi dalam bisnis PCR.
Artikel Rekomendasi