Network
Kader itu kan sifatnya kerja sosial. Tanpa upah sekalipun mereka itu tetap kerja untuk lingkungannya. Tetapi jangan pernah coba menyakiti mereka dengan ketidaktransparanan. Apa jadinya kalau sampai tidak ada yang mau jadi kader Posyandu.
Pekerjaan kader Posyandu memang terlihat sepele, menimbang bayi, imunisasi balita, mencatat tumbuh kembang, ngurus ibu hamil, nifas, menyusui sampai pemberian vitamin A. Para kader itu adalah mata pemerintah yang mencatat semua persoalan warga.
“Saya berharap para kader tetap semangat bekerja membantu pemerintah, jangan sampai ada yang mogok kerja, karena kalau itu terjadi pemerintah akan sangat rugi,” tutur Doktor Ilmu Lingkungan dari Universitas Muhammadiyah ini.
Seperti diketahui, sebelumnya ratusan kader Posyandu Kelurahan Pejuang Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi mengaku kecewa karena pihak kelurahan maupun kecamatan tak pernah menjelaskan RKA untuk kader Posyandu.
Dampaknya, pihak kelurahan / kecamatan begitu mudah main potong insentif kader hingga besarannya berubah-ubah. Padahal para kader Posyandu itu tugasnya lumayan banyak setiap bulan yang harus dilaporkan sesuai NIK ke kelurahan.
Sri salah satu kader Posyandu di Kelurahan Pejuang, menjelasan semasa Walikota Bekasi Rahmat Effendi belum tersangdung kasus penilepan uang rakyat yang akhirnya ditahan KPK, kader Posyandu Pejuang rata-rata mendapatkan insentif terendah setiap bulan Rp200.000.
Bahkan selama 2 tahun terakhir tiap kader Posyandu di Kelurahan Pejuang sempat menerima insentif Rp400.000 setiap bulan.
Awal pandemi 2020 kader Posyandu Kelurahan Pejuang tak lagi menerima insentif bulanan. Baru pada 2021 insentif kembali mengucur, namun besarannya hanya Rp30 ribu/bulan perkader.
Artikel Rekomendasi