Network
POSJAKUT – Banyaknya aset hasil korupsi yang disembunyikan para koruptor ke luar negeri, menjadi bahan diskusi terbuka dalam sidang promosi Muhammad Idris Froyoto Sihite, mahasiswa program doktor kriminologi UI, Senin 27 Desember 2021.
Lebih jauh, tak terdatanya jumlah yang dilarikan, dan sulitnya pemerintah melakukan perampasan juga menjadi perhatian tersendiri dalam sidang yang dihadiri langsung Menteri ESDM, Ir. Arifin Tasrif itu.
Turut hadir dalam sidang yang berlangsung secara daring ini, Deputi III Kemenko Polhukam, Dr. Sugeng Purnomo, dan puluhan undangan lainnya.
-Baca Juga: RENUNGAN: Perkasa Itu Bukan Orang yang Berotot Kuat
Dalam pidatonya, promovendus memaparkan hambatan berlapis pemerintah Indonesia dalam usaha menarik aset-aset hasil korupsi yang tersebar di banyak negara.
Lapis pertama, sulitnya melacak keberadaan aset koruptor karena umumnya sudah dialihkan ke dalam bentuk dan atas nama orang lain.
Lapis kedua, kalaupun keberadaannya diketahui, perbedaan sistem hukum menyulitkan upaya perampasannya.
Sedangkan lapis ketiga adalah proses mengembalikan aset sering terhalang formalitas sistem birokrasi.
“Problem sulitnya mengembalikan aset ini dikhawatirkan akan membuat banyak koruptor menggunakan modus serupa menyembunyikan hasil kejahatannya,” urai promovendus.
Terlebih angka korupsi di Indonesia 16 tahun terakhir telah mencapai Rp 225,7 triliun. Angka yang setara untuk biaya mengalirkan listrik di 5.040 desa terpencil atau setara biaya pendidikan untuk 3,36 juta siswa sampai ke perguruan tinggi.
Di depan dewan penguji yang terdiri dari Prof Dr. Dody Prayogo, Prof Dr. Muhammad Mustofa, MA, Vishnu Juwono, SE, MIA, PhD, Prof Adrianus Meliala, PhD, promovendus menjelaskan, kegagalan menarik aset inilah yang mengakibatkan negara menjadi korban atau terviktimisasi.
-Baca Juga: Pemprov DKI Kerahkan Semua Tenaga Dinas Sumber Daya Air untuk Penanggulangan Banjir di Ibu Kota
Dewan penguji lainnya adalah Dr. Zainal Abidin, MSi, Dr. Vinita Susanti, MSi, Dr. Ni Made Martini Puteri, MSi, dan Dr. Iqrak Sulhin, MSi,
Dalam posisi negara sebagai korban, menurut promovendus, dampaknya pada kemampuan negara melaksanakan fungsinya.
Sebab apabila korupsi dilakukan birokrat, maka birokrat tersebut adalah pelaku viktimisasi negara, padahal di lain pihak birokrat adalah instrumen negara yang berkewajiban untuk melakukan penarikan aset.
Selain itu, kata promovendus, terdapat persepsi di kalangan aparat penegak hukum bahwa negara adalah entitas yang abstrak, mereka mengganggap tidak ada yang dirugikan secara langsung.
Hal ini kemudian yang disimpulkan oleh promovendus bahwa negara adalah korban tersamar kejahatan korupsi, dan melalui analisis teori ‘prisma kejahatan’ disebut “the state as invisible victim”.
Setelah mendengar sanggahan atas pertanyaan dewan penguji, pimpinan sidang akhirnya memutuskan Muhammad Idris Froyoto Sihite dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan dan berhak menyandang gelar doktor kriminologi.
-Baca Juga: Kunjungan Kerja ke Bali, Presiden Jokowi Lakukan Peletakan Batu Pertama Pembangunan RS Internasional
Promovendus tercatat sebagai doktor kriminologi ke-28 pada Departemen Kriminologi Universitas Indonesia. ***
Artikel Rekomendasi