Kemenag Segera Susun Aturan Teknis Pencegahan Tindak Pelecehan Seksual di Semua Satuan Pendidikan

POSJAKUT -- Pemerintah melalui Kementerian Agama telah menerbitkan Peraturan Menteri Agama (PMA) tentang Penanganan dan Pencegahan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan pada Kementerian Agama. 

PMA No 73 tahun 2022 ini ditandatangani Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas 5 Oktober 2022 lalu dan mulai diundangkan sehari setelah itu. 

Peraturan Menteri Agama (PMA) tersebut mengatur soal langkah penanganan serta pencegahan kekerasan seksual di satuan pendidikan pada Kemenag yang mencakup jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal.

Baca Juga: Fisipol Crisis Center UGM terus Dalami  Kasus Pelecehan Seksual yang menimpa Manasiswi Jurusan HI

Jalur pendidikan formal tersebut meliputi madrasah hingga pertguruan tinggi keagamaan Islam (PTKIS) daj jalur pendidikan non formal dan informal seperti pesantren, dan satuan pendidikan keagamaan.

"Setelah melalui diskusi panjang. Kita bersyukur PMA penanganan dan pencegahan kekerasan seksual di Satuan Pendidikan Kemenag akhirnya terbit dan sudah diundangkan per 6 Oktober 2022," kata  Juru Bicara Kemenag Anna Hasbie Jumat 13 Oktober 2022.

Aturan tersebut kata Anna Hasbie, terdiri atas tujuh Bab, yaitu: ketentuan umum; bentuk kekerasan seksual; pencegahan; penanganan; pelaporan, pemantauan, dan evaluasi; sanksi; dan ketentuan penutup. Total ada 20 Pasal.

Baca Juga: Minta Dipijit Saat Bimbingan Skripsi, 3 Mahasiswi Unmul Kaltim Laporkan Dosen Lakukan Pelecehan Seksual 

PMA ini mengatur tentang upaya penanganan dan pencegahan kekerasan seksual di satuan Pendidikan pada Kemenag. Satuan Pendidikan itu mencakup jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal.