Saat ini, kata Hadi Tjahjanto mengutip arahan Presiden Jokowi, sudah diproses sertifikat hak milik rakyat sebanyak 81 juta dari target 126 juta sertifikat.
"Kami akan lihat lagi di lapangan, bagiamana kepemilkan lahan masyarakat. Nanti kami akan koordinasikan dengan instansi terkait," kata Hadi Tjahjanto, dikutip POSJAKUT dari channel YouTube Sekretariat Negara (Sekneg).
Begitu juga dengan masalah sengketa tanah, baik tanah milik rakyat maupun tanah negara.
Presiden Jokowi, kata Hadi, meminta agar kasus overlaping (tumpang tindih kepemilikan, red) dikoordinasikan dengan institusi, instansi, dan rakyat.
Baca Juga: KPK Ingatkan Menteri/Wamen Baru Segera Lapor LHKPN
Hadi Tjahjanto juga menyinggung tentang tanah di lokasi yang akan dijadikan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan, yang diminta Presiden Jokowi untuk diperhatikan.
"Insha Allah, dengan bersinergi bersama instansi terkait lainnya, diharapkan bisa segera terselesaikan," kata Hadi Tjahjanto, yang juga live streaming di channel Youtube @sekretariat presiden. ***
Artikel Rekomendasi