Network
POSJAKUT -- Mustasyar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama KH Ahmad Mustofa Bisri alias Gus Mus mencolek Presiden Joko Widodo lewat twitter terkait aksi kekerasan aparat terhadap warga Wadas, Kecamatan Benar, Kabupaten Purworejo Selasa lalu, 8 Februari 2022.
Hal itu bermula dari cuitan Syuriyah Pengurus Cabang Istimewa (PCINU) Belgia, Ayang Utriza Yakin, yang mempertanyakan sikap pemerintah melakukan pengerahan ratusan aparat di Desa Wadas.
Ayang menyolek sejumlah pejabat terkait antara lain Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, hingga Menteri BUMN Erick Thohir.
-Baca Juga: HUMOR NETIZEN : Janji Calon Kades dan Pesawat Indonesia
“YM. Bapak @ListyoSigitP @DivHumas_Polri: Kenapa desa wadas diserang polisi? Utk apa?”
“YM. Bapak Luhut Pandjaitan @kemenkomarves, Bapak @PerekonomianRI Bapak Menteri BUMN @erickthohir Bapak Menteri @Kemenkumham_RI, demi apa? Investasi? “
Dikutip POSJAKUT dari berita pikiranrakyat.com berjudul “Anwar Abbas Kecam 250 Aparat Bersenjata Kawal Ukur Tanah di Wadas: Masyarakat Merasa Terintimidasi”
“Bapak @kemenkopmk: kemanusiaan ada di mana?” tulis Ayang.
Cuitan Ayang kemudian dikutip Gus Mus melalui akun Twitter pribadinya @gusmusgusmu.
Dalam kutipannya Gu Mus tak menuliskan apa pun kecuali emoji bernada sedih. “Pak @jokowi ????,” demikian cuitan Gus Mus dilihat NU Online, Rabu (9/2/2022) malam.
Dikutip dari pikiranrakyat.com, 10 Februari 2022, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas mengecam tindakan apparat pemerintah.
Pengerahkan 250 aparat bersenjata lengkap ke wilayah Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo untuk mengawal pengukuran lahan proyek Bendungan Bener.
Anwar Abbas mengatakan pengerahan aparat bersenjata itu tentu membuat masyarakat merasa terintimidasi dan hidup dalam ketakutan.
"Hal ini tentu jelas akan membuat masyarakat atau penduduk setempat merasa terintimidasi dan hidup dalam ketakutan apalagi pihak aparat juga sudah pula menangkap banyak.”
“Menangkasp orang yang dianggap telah menghalang-halangi rencana penyuksesan pembangunan waduk dan tambang tersebut," kata Anwar Abbas dalam keterangan tertulisnya, Kamis, 10 Februari 2022.
Menurutnya, jika dilihat dari perspektif konstitusi, pemerintah ditugaskan melindungi rakyat dan mengedepankan musyawarah mufakat.
"Ternyata pada kenyataannya dalam kasus yang terkait dengan pembangunan Waduk Bener dan pertambangan andesit di Desa Wadas Kabupaten Purworejo ini musyawarah tersebut belum terlaksana dengan baik," kata Anwar Abbas.
Oleh karena itu, kata dia, jika ada orang yang menyampaikan keprihatinannya tentang sikap dan tingkah laku dari pemerintah dalam mengelola dan mengendalikan masalah, tampak sama sekali belum baik.
Anwar Abbas mengatakan, akibatnya rakyat menjadi tidak percaya dengan sikap baik dari pemerintah.
-Baca Juga: LAGI! 4 Pejabat di Pemkot Bekasi Diperiksa KPK, Honor ASN Dipotong, Arahan Walikota Rahmat Effendi?
“Apalagi jika dilihat rakyat yang ada di daerah tersebut tampak lebih banyak tertekan dan bahkan tampak diteror dan diintimidasi oleh kehadiran dari aparatur negaranya sendiri.”
Aparat negara dari Kepolisian dan TNI, kata dia seharusnya bertugas menciptakan rasa aman, tentram, dan damai di tengah-tengah kehidupan masyarakat, tapi yang terjadi malah sebaliknya.
"Hal ini tentu jelas sangat kita sesalkan dan sangat tidak kita inginkan karena dalam hal ini negara yang semestinya menampakkan sosok yang lembut dan mengayomi tapi wajahnya malah sudah berubah menjadi monster," tuturnya.*** (Julkifli Sinuhaji/pikiranrakyat.com)
Artikel Rekomendasi