Presiden Pimpin Ratas Evaluasi PPKM, Siapkan Mitigasi Hadapi Lonjakan Kasus Omicron

- 3 Januari 2022, 14:00 WIB
Presiden Jokowi didampingi Wapres Ma’ruf Amin memimpin Ratas mengenai Evaluasi PPKM di Kantor Presiden, Jakarta, , Senin 3 Januari 2022
Presiden Jokowi didampingi Wapres Ma’ruf Amin memimpin Ratas mengenai Evaluasi PPKM di Kantor Presiden, Jakarta, , Senin 3 Januari 2022 /Setkab.go.id/


POSJAKUT -- Presiden Joko Widodo meminta jajaran terkait menyiapkan langkah mitigasi dalam menghadapi kemungkinan terjadinya lonjakan kasus kasus varian Omicron. Saat ini telah ditemukan kasus transmisi lokal dari varian ini.

Hal ini ditegaskan Presiden saat memimpin Rapat Terbatas (Ratas) mengenai Evaluasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)di Kantor Presiden, Jakarta Senin 3 Januari 2022.

“Sudah terjadi transmisi lokal kasus Omicron sehingga prosedur mitigasi harus betul-betul kita siapkan," ujar Presiden.

-Baca Juga: Ekspansi Industri Jadi Tren 2022, Kuncinya di Digitalisasi Manajemen

"Apalagi lagi kita memasuki tahun baru dan di bulan Januari seluruh sektor sudah bergerak dengan aktivitas-aktivitasnya, baik utamanya yang besar yaitu di sektor pendidikan dan perkantoran.”

Sejak temuan kasus Omicron di Indonesia pertama kali diumumkan 16 Desember 2021, jumlah kasus terus bertambah dan saat ini telah mencapai 136 kasus.

Presiden pun meminta agar fasilitas pelayanan kesehatan dipersiapkan untuk mengantisipasi lonjakan kasus, demikian dikutip dari laman Setkab.go.id

“Saya ingin ingatkan kembali langkah-langkah yang harus kita lakukan, utamanya mengenai persiapan fasilitas-fasilitas kesehatan yang kita miliki, baik pusat maupun daerah,” ujarnya.

Konfirmasi kasus varian Omicron hampir seluruhnya berasal dari kasus impor atau imported case. Karena itu, Presiden menginstruksikan agar dilakukan pengawasan ketat terhadap pelaksanaan karantina bagi pelaku perjalanan luar negeri.

“Jangan ada lagi dispensasi-dispensasi, apalagi yang bayar-bayar itu kejadian lagi. Karena kalau kita lihat, kenaikan menjadi 136 kasus ini hampir seluruhnya berasal dari kasus impor," tegas Presiden.

Halaman:

Editor: Ramli Amin


Tags

Artikel Rekomendasi

Terkait

Terkini

x