POSJAKUT- Suara miring muncul dari Senayan terkait kebijakan pemerintah Jokowi mengeluarkan dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk masyarakat terdampak kenaikan harga minyak goreng.
Keputusan pemberian BLT tersebut dinilai Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, sebagai shortcut, karena Pemerintah tidak mampu melakukan paksaan terhadap perusahaan kelapa sawit dan turunannya.
Pemerintah tidak mampu untuk memastikan DMO (domestic market obligation) menjadi prioritas dan HET (harga eceran tertinggi) tetap di Rp.14 ribu per liter dapat berjalan di lapangan.
-Baca Juga: Dugaan Penipuan Investasi Robot Trading DNA Pro, Polisi Periksa 12 Orang
“Ini namanya Oligarki sawit menang tiga kali berturut-turut alias hattrick. Pertama, menang karena harga CPO dunia naik.
Kedua menang karena akhirnya HET minyak murah dicabut pemerintah.
"Ketiga, menang karena pengumunan para mafia minyak goreng batal dan hilang ditelan bumi,” tandas LaNyalla, Senin (4/4)
Bantuan senilai Rp. 100 ribu per bulan akan diberikan 3 bulan kepada 20,5 juta masyarakat miskin dan 2,5 juta penjual gorengan.
Dikatakan LaNyalla, kenaikan harga CPO membuat Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) tahun 2021 mencatat rekor pengumpulan pungutan dana ekspor sebesar Rp.69 triliun lebih.
Dengan nilai ekspor FOB Sawit di kisaran angka USD28,99 miliar atau sekitar Rp.409 triliun.
-Baca Juga: KPK Perpanjang Masa Penahanan Pemakan Suap M.Ardian Noervianto
“Tapi jangan salah, dana di BPDPKS itu 90 persen kembali ke perusahaan kelapa sawit. Untuk peremajaan sawit dan untuk pengembangan proyek B-30."
"Kalau dilihat dari alokasi, ada sisa sekitar Rp. 10 triliun. Itu mungkin yang digunakan untuk BLT, yang totalnya sekitar Rp. 7 trilliun,” tukas LaNyalla.
Jadi, lanjut LaNyalla, lagi-lagi negara harus mengalah dengan melakukan intercept agar pengusaha-pengusaha besar itu tidak rugi.
Sehingga HET dicabut, diganti dengan bantuan BLT ke masyarakat, agar masyarakat punya daya beli harga keekonomian.
“Padahal sudah berulang kali saya sampaikan. Negara ini tidak akan mampu melakukan intercept atas semua kesulitan rakyat."
"Karena kemampuan negara sangat terbatas dengan sistem ekonomi seperti hari ini. Dimana semua kekayaan alam dikelola swasta dengan pola royalti,” tandasnya.
-Baca Juga: Tiga Keistimewaan Bagi Orang yang Berpuasa, Apa Saja Ya, Ini Penjabarannya
Seperti diberitakan sebelumnya, Presiden Jokowi mengumumkan pemerintah memberi BLT untuk 2,5 juta pedagang kaki lima (PKL) gorengan, dan 20,5 juta keluarga yang berhak untuk meringankan beban masyarakat di tengah mahalnya harga minyak goreng.
Nilainya Rp 300 ribu untuk bulan April, Mei dan Juni 2022. ***