Network
Yaitu mulai dari pengembangan dan revisi kebijakan hingga pengawasan dan penegakan hukum.
Semenara itu , Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Asep Kuswanto, dalam kesempatan Public Expose Strategi Pengendalian Pencemaran Udara di Balai Kota mengatakan, ada 70 rencana aksi yang akan dilakukan dan ini membutuhkan kolaborasi.
Baca Juga: Gandeng Kaktus App, Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Luncurkan Digitalisasi Pengolahan Sampah
SPPU berisi serangkaian strategi untuk peningkatan tata kelola pengendalian pencemaran udara, juga pengurangan emisi pencemar udara dari sumber bergerak maupun sumber tidak bergerak.
“Untuk pelaksanaan lebih dari 70 rencana aksi ini membutuhkan kolaborasi lintas-sektor karena tidak mungkin hanya dilakukan oleh pemprov DKI,” kata Asep Kuswanto.
Asep menambahkan, rangkaian strategi dalam SPPU merupakan salah satu wujud langkah Pemprov DKI Jakarta dalam melaksanakan amar putusan gugatan warga (citizen lawsuit) tentang polusi udara, yang telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 16 September 2021.
Baca Juga: Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Akan Jatuhkan Sanksi Pada Semua Perusahaan Pencemar Lingkungan
Langkah ini dimulai dengan mengumpulkan kajian-kajian terdahulu untuk mengidentifikasi sumber-sumber polusi udara di Jakarta, salah satunya kajian inventarisasi emisi oleh DLH DKI Jakarta pada 2020.
Proses penyusunan SPPU pun melibatkan masukan berbagai pihak, termasuk melalui konsultasi publik pada Desember 2021, dan diskusi internal dengan dinas-dinas terkait pada 18 Agustus 2022 lalu.
Seperti diketahui, Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Lingkungan Hidup telah berkomitmen untuk dapat mengimplementasikan SPPU dengan melibatkan partisipasi semua pihak, sebagaimana amanat putusan gugatan warga. ***
Artikel Rekomendasi