Network
POSJAKUT – Pelaksana Tugas (Plt.) Juru Bicara Komisi (Jubir) pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri, mengungkapkan pihaknya telah melakukan menggeledah terhadap apartemen milik Mardani H. Maming yang berlokasi di Jakarta Pusat.
Menurut Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, penggeledahan apartemen milik Bendahara Umum PBNU itu dilakukan dalam penyidikan kasus dugaan suap terkait pemberian izin usaha pertambangan di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan.
Saat itu jelas Ali Fikri, Mardani Maming menjabat sebagai Bupati Tanah Bumbu periode 2010-2018. Mardani yang menjadi Bendahra Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) 2022/2027 telah ditetapkan KPK sebagai tersangka.
Baca Juga: Holywings Usaha Bar yang Menggurita, Siapa Sangka Awalnya Berawal dari Kedai Nasi Goreng?
Selain itu lembaga anti rasuah tersebut juga telah meminta imigrasi mencegah Mardani Maming untuk bepergian ke luar negeri hingga 16 Desember 2022 mendatang.
“Informasi yang kami peroleh, benar ada kegiatan dimaksud, atau (penggeledahan di apartemen milik Mardani Maming/Red)," kata Pelaksana Tugas (Plt.) Juru Bicara KPK di Jakarta, Selasa 28 Juni 2022.
Mardani Maming sendiri telah mengajukan permohonan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) atas penetapannya sebagai tersangka oleh KPK. Nmun pihak KPK menuraut Ali Fikri siap menghadapi gugatan praperadilan yang diajukan Mardani.
Baca Juga: Sembilan Pejabat Pemkab Bogor Diperiksa KPK Terkait Kasus Suap Ade Yasin
"Hak yang bersangkutan mengajukan praperadilan. KPK melalui Biro Hukum tentu siap hadapi," tegas Ali Fikri.
Ali menjelaskan, KPK telah memastikan bahwa seluruh proses penyidikan kasus yang menjerat Mardani tersebut telah sesuai dengan mekanisme perundang-undangan maupun hukum acara pidana.
Seperti diketahui, Mardani Maming sempat diperiksa dalam perkara dugaan korupsi peralihan izin usaha pertambangan (IUP) di Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Izin usaha ini melibatkan PT Bangun Karya Pratama Lestari dan PT Prolindo Cipta Nusantara.
Baca Juga: KPK Perpanjang Masa Penahanan Pemakan Suap M.Ardian Noervianto
Dari kasus tersebut, mantan kepala Dinas ESDM Kabupaten Tanah Bumbu, Raden Dwidjono Putrohadi Stupo kini berstatus sebagai tersangka dan kasusnya masih bergulir di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin.
Menurut situs laporan harta kekayaan pejabt negara (LHKPN) KPK Mardani Maming sebagai Bendahara Umum PBNU tersebut memiliki harta kekayaan sebesar Rp 44,8 miliar. Hal tersebut disampaikan oleh LHKPN yang Mardani laporkan di tahun 2017, saat ia menjabat menjadi Bupati Tanah Bumbu.
Baca Juga: Kasus Korupsi Mafia Migor, Eks Menteri Perdagangan Diperiksa Kejaksaan Agung
Dalam LHKPN tersebut, tercatat Mardani memiliki 39 bidang tanah dan bangunan yang tersebar di Tanah Bumbu dengan total nilai Rp 40,9 miliar, tepatnya Rp 40.912.625.000.
Mardani juga tercatat memiliki sebanyak lima alat transportasi dengan total harga Rp 1.152.500.000.
Ada juga harta bergerak lain yang dimilik Mardani maming senilai Rp 325,5 juta, surat berharga senilai Rp 790 juta, serta kas setara kas Rp 1.681.227.868 (Rp 1,6 miliar). Jika dipodong hutang yang dimiliki, total kekayaan yang dimiliki Rp 44.861.852.868 atau Rp 44,8 miliar. ***
Artikel Rekomendasi