Puan Maharani: DPR, Pemerintah, dan KPU Sepakati Pemilu 14 Februari 2024, Luhut Diminta Lakukan Klarifikasi

- 15 Maret 2022, 20:30 WIB
Sekjen PDIP mempertanyakan kapasitas Menko Marinves Luhut B Pandjaitan berbicara tentang penundaan Pemilu 2024
Sekjen PDIP mempertanyakan kapasitas Menko Marinves Luhut B Pandjaitan berbicara tentang penundaan Pemilu 2024 /maghfur/antrafoto

Luhut, lanjut Hasto, sebaiknya melakukan refleksi, agar setiap pemimpin bertanggungjawab pada kata-kata yang disampaikan. Mengutip Antara Hasto menegaskan, seharusnya politik kekuasaan itu berpihak pada rakyat dan bukan sekelompok elite, kepentingan ekonomi, dan kepentingan politik.  

Baca Juga: KKP Siap Dampingi UMKM Sektor Perikatan Sampai Raih Sertifikat Good Manufacturing Practice

Menurut Hasto, tidak boleh ada menteri yang punya pendapat yang berbeda. Presiden sudah berulang kali mengatakan sikapnya secara tegas dan pemerintah sudah sepakat pemilu tanggal 14 Februari 2024.

Lalu apa urusannya ada pembantu presiden yang membuat wacana yang tidak menyehatkan di dalam situasi politik nasional. Hasto menambahkan, pihaknya mengajak semua pihak membangun energi positif bersama Presiden Jokowi dan PDIP akan konsisten bergerak di jalan itu.

Tugas PDI Perjuangan sebagai parpol pengusung pemerintah adalah membangun energi bersama untuk segera bangkit menjadi pemimpin di kawasan Asia dan dunia ini dalam mengatasi pandemi.

Hasto mengajak agar semua berdisiplin dalam berbicara dan bergerak tunggal, yakni membantu rakyat, dan hal itulah jalan "legacy" bagi kepemimpinan Jokowi yang terus bekerja keras bagi negeri. ***

 

Halaman:

Editor: Maghfur Ghazali


Artikel Rekomendasi

Terkait

Terkini