Puan Maharani: DPR, Pemerintah, dan KPU Sepakati Pemilu 14 Februari 2024, Luhut Diminta Lakukan Klarifikasi

Baca Juga: Hunian Hotel Penuh, Pulau Lombok Ramai Para Pebalap MotoGP dan Kru Terus Berdatangan 

"Menurut saya Pak Luhut harus melakukan klarifikasi, beliau berbicara dalam kapasitas apa? Karena kalau berbicara politik, hukum dan keamanan itukan ranah menko polhukam,” kata Hasto Kristiyanto.

Selain itu kalau Luhut berbicara politik demokrasi, dan tatanan pemerintahan, jelas Hasto itu ranahnya Mendagri.

Hasto mengatakan hal itu usai mengisi Kuliah Umum bertema "Indonesia dalam Geopolitik Global" di aula kampus Universitas Sumatera Utara (USU), menanggapi pernyataan Luhut yang mengklaim memiliki "big" data pemilih Indonesia yang ingin pemilu 2024 ditunda.

Baca Juga: Ada 38 Ribu Ton Lebih,  Stok Beras Warga Jakarta Jelang Puasa dan Idul Fitri Aman

Hasto mengatakan "big" data seharusnya dipakai untuk persoalan yang mendesak. Yakni persoalan kerakyatan terkait, misalnya, minyak goreng langka dan kenaikan harga kebutuhan pokok.

Luhut Binsar Pandjaitan, jelas Sekjen PDIP ini harus mempertanggungjawabkan pernyataan itu secara akademis agar tidak membelah. Karena menjadi seorang pembantu presiden itu harus fokus pada tugasnya, sesuai mandat yang diberikan.

Dia pun mengajak agar semua menteri dan pembantu Presiden Joko Widodo tak memiliki pendapat berbeda dengan sang presiden menyangkut isu Pemilu 2024.

Baca Juga: Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Akan Jatuhkan Sanksi Pada Semua Perusahaan Pencemar Lingkungan

PDIP juga mengimbau sebaiknya para pembantu presiden tidak membuat pernyataan yang malah menjadi energi negatif. Padahal Presiden Jokowi terus berupaya membangun optimisme dan tengah bekerja keras dalam mengatasi pandemi.