Puan Maharani: DPR, Pemerintah, dan KPU Sepakati Pemilu 14 Februari 2024, Luhut Diminta Lakukan Klarifikasi

POSJAKUT – Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan jadwal Pemilu 2024 telah telah disepakati bersama antara pemerintah, DPR RI, dan penyelenggara pemilu.

Pernyataan Puan Maharani ini secara tidak langsung sekaligus menutup polemic tentang wacana penundaan pemilihan umum (Pemilu) 2024 yang berimpliksi pada perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo.

"Pemerintah, DPR, dan KPU sudah menyepakati bahwa pemilu pada tanggal 14 Februari 2024," tegs Puan saat berkunjung ke Kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Jakarta Pusat, Selasa 15 Maret 2022 .

Puan yang merupakan putri Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoprutri itu tidak menjelaskan secara gamblang soal wacana penundaan Pemilu 2024. Namun, penentuan jadwal sudah dilakukan oleh lembaga-lembaga terkait sehingga akan dilaksanakan sesuai dengan tanggal yang telah ditentukan.

Baca Juga: Rabu, Jalan Thamrin-Bunderan HI Ditutup 1 Jam untuk Parade Para Pembalap MotoGP

"Terkait dengan Pemilu 2024, tadi saya menyampaikan bahwa posisi DPR sesuai dengan mekanisme yang sudah dilakukan," kata Puan.

Usulan penundaan Pemilu 2024 berasal Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Dia berdalih masyarakat tak ingin pemulihan ekonomi pascapandemi terganggu jika pemungutan suara pada 14 Februari 2024.

Setelah Cak Imin, Ketum PAN Zulkifli Hasan dan Ketum Golkar Airlangga Hartarto juga ikut mendukung penundaan Pemilu 2024.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mempertanyakan kapasitas Menko Marinves Luhut B Pandjaitan yang berbicara tentang penundaan Pemilu 2024.

Baca Juga: Hunian Hotel Penuh, Pulau Lombok Ramai Para Pebalap MotoGP dan Kru Terus Berdatangan 

"Menurut saya Pak Luhut harus melakukan klarifikasi, beliau berbicara dalam kapasitas apa? Karena kalau berbicara politik, hukum dan keamanan itukan ranah menko polhukam,” kata Hasto Kristiyanto.

Selain itu kalau Luhut berbicara politik demokrasi, dan tatanan pemerintahan, jelas Hasto itu ranahnya Mendagri.

Hasto mengatakan hal itu usai mengisi Kuliah Umum bertema "Indonesia dalam Geopolitik Global" di aula kampus Universitas Sumatera Utara (USU), menanggapi pernyataan Luhut yang mengklaim memiliki "big" data pemilih Indonesia yang ingin pemilu 2024 ditunda.

Baca Juga: Ada 38 Ribu Ton Lebih,  Stok Beras Warga Jakarta Jelang Puasa dan Idul Fitri Aman

Hasto mengatakan "big" data seharusnya dipakai untuk persoalan yang mendesak. Yakni persoalan kerakyatan terkait, misalnya, minyak goreng langka dan kenaikan harga kebutuhan pokok.

Luhut Binsar Pandjaitan, jelas Sekjen PDIP ini harus mempertanggungjawabkan pernyataan itu secara akademis agar tidak membelah. Karena menjadi seorang pembantu presiden itu harus fokus pada tugasnya, sesuai mandat yang diberikan.

Dia pun mengajak agar semua menteri dan pembantu Presiden Joko Widodo tak memiliki pendapat berbeda dengan sang presiden menyangkut isu Pemilu 2024.

Baca Juga: Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Akan Jatuhkan Sanksi Pada Semua Perusahaan Pencemar Lingkungan

PDIP juga mengimbau sebaiknya para pembantu presiden tidak membuat pernyataan yang malah menjadi energi negatif. Padahal Presiden Jokowi terus berupaya membangun optimisme dan tengah bekerja keras dalam mengatasi pandemi.

Luhut, lanjut Hasto, sebaiknya melakukan refleksi, agar setiap pemimpin bertanggungjawab pada kata-kata yang disampaikan. Mengutip Antara Hasto menegaskan, seharusnya politik kekuasaan itu berpihak pada rakyat dan bukan sekelompok elite, kepentingan ekonomi, dan kepentingan politik.  

Baca Juga: KKP Siap Dampingi UMKM Sektor Perikatan Sampai Raih Sertifikat Good Manufacturing Practice

Menurut Hasto, tidak boleh ada menteri yang punya pendapat yang berbeda. Presiden sudah berulang kali mengatakan sikapnya secara tegas dan pemerintah sudah sepakat pemilu tanggal 14 Februari 2024.

Lalu apa urusannya ada pembantu presiden yang membuat wacana yang tidak menyehatkan di dalam situasi politik nasional. Hasto menambahkan, pihaknya mengajak semua pihak membangun energi positif bersama Presiden Jokowi dan PDIP akan konsisten bergerak di jalan itu.

Tugas PDI Perjuangan sebagai parpol pengusung pemerintah adalah membangun energi bersama untuk segera bangkit menjadi pemimpin di kawasan Asia dan dunia ini dalam mengatasi pandemi.

Hasto mengajak agar semua berdisiplin dalam berbicara dan bergerak tunggal, yakni membantu rakyat, dan hal itulah jalan "legacy" bagi kepemimpinan Jokowi yang terus bekerja keras bagi negeri. ***