Network
POSJAKUT - Presiden Kongres Advokat Indonesia (KAI), advokat Erman Umar SH, berharap penegakan hukum di Indonesia untuk tahun 2022 ini akan terjadi perbaikan yang signifikan.
"Sehingga diharapkan perilaku aparat penegak hukum lepas dari tiga sifat yang arogan, yang diskriminatif, yang tidak adil, tidak terjadi lagi," kata Advokat Erman Umar SH, didampingi Sekjend KAI Heytman Jansen SH.
Dalam keterangannya kepada POSJAKUT Selasa, 11 Januari 2022, Presiden KAI berharap prospek penegakan hukum akan lebih baik di tahun 2022 ini.
"Kami dari KAI berharap agar setiap warga negara, diperlakukan sama kedudukannya di depan hukum," ujar Erman Umar.
Hal tersebut di atas, katanya, bisa tercapai jika instansi penegak hukum, semua lembaga negara baik eksekutif, legislatif, yudikatif, dan semua stake holder yang terkait dengan pranata hukum bersatu.
Demikian juga profesor hukum, organisasi advokat, LSM hukum, menurut Erman, harus sama-sama menjaga, mengontrol, dan mengawal eksistensi Indonesia sebagai negara hukum, dan memperjuangkan supremasi hukum .
Hal lain yang menjadi perhatian KAI di tahun 2022, adalah mengenai ketidakadilan dalam praktik politik di Indonesia adalah menyangkut presidential (tresh hold).
Baca Juga: Respon Jeritan Emak-emak Dirjen PDN Kemendag, Oke Nurwan: Perbanyak Jual Bahan Konsumsi Rumahtangga!
Hal ini bertentantangan dengan pasal UUD 1945, pasal 6 ayat (2), pasal 6A ayat (2), pasal 6A ayat (3), pasal 6A (4), pasal 6A ayat (5), pasal 22E ayat (1), pasal 28C ayat (2), pasal 28D ayat (1), pasal 28D ayat (3), pasal 28J ayat (1), dan pasal 28J ayat (2) UUD 1945.
Terkait dengan hal tersebut, menurut Erman Umar, KAI akan mendukung atau mendorong setiap perjuangan warga negara dan partai politik yang mempunyai legal standing.
Baca Juga: Aksi Terpuji Seorang Polisi, Langsung Membantu Orang yang Alami Kecelakaan
Terutama untuk mengajukan judicial reveiu (uji materi) pasal 222 UU No.7 tahun 2017 UU tentang Pemilu, yang menurut Erman, bertentangan dengan UUD 1945 yang sangat tidak adil secara politik.
"Kita berharap semoga hakim-hakim Mahkamah Konstitusi dapat menyatakan aturan Presidential Tresh Hold bertentangan dengan UU 1945," demikian Erman Umar.
Baca Juga: Cara Mengirim Email yang Sama ke Beberapa Orang dengan Praktis di Gmail
Saat memberi pernyataan ini, Presiden KAI didampingi sejumlah pengurus DPP KAI di kantor sekretariat Gedung Sarinah Lantai 9, Jl. MH. Thamrin No. 11, Jakarta Pusat. ***
Artikel Rekomendasi