Jadi Temuan BPK, Kemenag Minta Guru Madrasah/PAI Kembalikan BSU

POSJAKUT – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan bantuan double atau ganda yang diterima guru madrasah/pendidikan agama Islam (PAI) tahun anggaran 2020. Karena itu, Kementerian Agama (Kemenag) minta agar mereka mengembalikan Bantuan Subsidi Upah (BSU).

"Mereka harus mengembalikan BSU karena ternyata guru-guru madrasah/PAI telah mendapat bantuan sejenis lainnya, termasuk bantuan pra kerja/BPJS Ketenagakerjaan," tegas Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Madrasah Muhammad Zain di Jakarta, Minggu 2 Januari 2022.

Menurut dia, pada prinsipnya regulasi mengatur bahwa setiap guru tidak bisa menerima bantuan sejenis, sehingga BPK meminta agar yang double dikembalikan ke kas negara.

Baca Juga: Ornamen Underpass Bulak Kapal, Dikritisi Warga Bekasi: Sayang Hanya Tempelan, Bukan Ukiran!

"Setiap guru penerima bantuan sudah menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak atau SPTJM bahwa mereka bukan penerima atau belum menerima bantuan program kerja atau BSU lainnya," ujar Muhammad Zain. 

Padaha, jelas dia, pihaknya sudah sejak awal berusaha mengantisipasi dan meminimalisir potensi terjadinya guru menerima lebih satu kali bantuan (ganda).

Baca Juga: Hindari Kegaduhan, Kemnaker Minta Pemda Patuhi PP Pengupahan

Setidaknya, ada tiga upaya yang sudah dilakukan: Pertama, melakukan verifikasi dan validasi data untuk memastikan para guru memang berhak menerima BSU dari Kementerian Agama.

Kedua, menyerahkan data yang telah diverifikasi dan validasi kepada BPJS Ketenagakerjaan untuk kembali dilakukan validasi data. Validasi kedua ini dilakukan untuk memastikan agar tidak ada double data untuk penerima BSU.

"Hasil verifikasi dan validasi dari BPJPS inilah yang kemudian di-SK kan sebagai yang berhak menerima bantuan," jelas Muhammad Zain.

Baca Juga: BMKG Memperkirakan Sebagian Wilayah Indonesia Diguyur Hujan Disertai Angin Kencang Minggu 2 Januari 2022

Meski proses verifikasi dan validasi sudah dilakukan dua kali, ia menjelaskan, pihaknya menyiapkan upaya ketiga. Upaya tersebut adalah menerbitkan SPTJM.

"Setiap penerima bantuan sudah menandatangani SPTJM di atas materai yang menyatakan bukan penerima bantuan program kerja atau BSU lainnya," tegas Muhammad Zain.

Zain menambahkan ada tahap lanjutan yang akan dilakukan dalam proses pengembalian ini. Pihaknya sudah menerbitkan surat ke Kanwil Kemenag Provinsi untuk melalukan proses sosialisasi dan tindak lanjut. ***