Indonesia Jadi  Inisiator ASEAN Human Rights Dialogue Dalam  Memajukan Demokrasi dan HAM

POSJAKUT-- Presiden Joko Widodo mengatakan menyelenggarakan Bali Democracy Forum (BDF) ke-14 merupakan wujud nyata dari komitmen Indonesia dalam memajukan demokrasi dan HAM pada level kawasan maupun global.

Presiden Jokowi menjelaskan, BDF adalah forum antarpemerintah untuk berbagi perspektif mengenai demokrasi tanpa saling menyalahkan. BDF juga merupakan forum bertukar praktik bagaimana memperkokoh demokrasi.

 Baca Juga: Panglima TNI Minta Masyarakat Jangan Takut Melaporkan Oknum TNI yang Bekingi Kasus Tanah

“Saya yakin demokrasi adalah sebuah nilai universal. Karenanya aspirasi, nilai, dan kekhususan masyarakat perlu dipelihara. Ini adalah homegrown democracy,” tutur Presiden, sebagaimana siaran pers yang diterima Jumat 10 Desember 2021.

Menurut Jokowi, pelaksanaan DBF kali ini adalah sudah memasuki tahun ke-14.Ini adalah bentuk komitmen Indonesia memajukan demokrasi dan HAM .

Baca Juga: Menghindari Bentrokan, Polisi Tertibkan Artibut dan Posko Ormas di Tangsel, Anggota FBR dan PP Ikut Membantu 

Penegasan  Presiden Jokowi tersebut dikatakan saat berbicara pada Summit for Democracy 2021 secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Kamis malam.

Dikatakan Indonesia bersama negara ASEAN lainnya, mendorong kemajuan demokrasi di Asia Tenggara. Indonesia memotori pembentukan ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights .

Baca Juga: SINGKAT JAKARTA: Proyek JIS Dikebut, Penyandang Disabilitas Rekreasi, Satgas DKI Ikut Evakuasi

Indonesia juga menjadi inisiator ASEAN Human Rights Dialogue, sejenis Universal Periodic Review (UPR) di ASEAN. Setelah hampir sembilan tahun terhenti, tahun ini dialog tersebut dihidupkan kembali oleh Indonesia.

"Secara sukarela, Indonesia memajukan diri sebagai negara pertama yang melakukan review. Indonesia terus mendorong pemajuan demokrasi dan HAM di OKI," jelas Kepala Negara.

Baca Juga: Menteri BUMN Ajak Milenial Melek Literasi, Sampai Hari Ini Saya Masih Koleksi Buku-Buku Tua

Indonesia kata Jokowi meyakini, pemajuan demokrasi, HAM, dan good governance bisa tumbuh dan berkembang jika kerja sama dikedepankan. Aspirasi seluruh elemen perlu didengar. Tidak boleh ada yang ditinggalkan.

Baca Juga: Pertanyakan Pernyataan Kaporli Jenderal Listyo Sigit, Reza Indragiri: Polisi Harus Gunakan Kekerasan

Turut hadir mendampingi Presiden dalam acara itu adalah Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri Febrian Alphyanto Ruddyard. ***