Network
POSJAKUT – Politisi Gerindra yang duduk di Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, menyentil lemahnya pola komuniasi pemerintah, dalam hal ini strategi public relations (PR) pihak Kementerian BUMN/PT.Angkasa Pura II terkait ramainya isu penjualan bandara Kualanamu.
Isu penjualan bandara yang masih tergolong sangat baru ini pun diwarnai protes masyarakat Sumatera Utara yang menjadikan bandara eksisting Kualanamu sebagai salah satu kebanggaan masyarakat di provinsi Sumut itu.
Melalui akun instagramnya, 3 Desember 2021, Andre Rosiade meminta Kementerian BUMN dan PT Angkasa Pura II (Persero) transparan, menyusul ramainya isu penjualan saham pengelolaan Bandara Kualanamu ke investor asal India.
-Baca Juga: RENUNGAN ORANG BERIMAN (2): Menyembunyikan Sesuatu yang Cacat, Menipu
Munculnya kabar miring menurut Andre, ini karena lemahnya komunikasi yang dijalankan pemerintah, dalam hal ini Kementerian BUMN dan Angkasa Pura II.
Melalui akun instagramnya, Jumat 3 Desember 2021, Andre Rosiade, menyatakan di dalam rapat kerja Komisi VI dengan Menteri BUMN, Erick Tohir, mereka menyatakan kepada Erick Tohir agar kontrak Bandara Kualanamu harus dibuka
“Kami sampaikan bahwa munculnya isu miring tentang penjualan saham pengelolaan Bandara Kualanamu ke investor asing menunjukan lemahnya komunikasi pemerintah dalam hal ini Angkasa Pura II dan Kementerian BUMN.”
“Public Relation (PR) Kementerian BUMN maupun Angkasa Pura II lemah,” ulang Andre, sembari menyebut pihaknya mendengar Angkasa Pura II bekerja sama dengan GMR Konsorsium dari India.
Angkasa Pura II membuat Joint Venture dengan GMR di Angkasa Pura Aviasi, dimana sahamnya Angkasa Pura II 51% dan GMR 49%.
Artikel Rekomendasi