Ade Armando Pernah Disidang Praperadilan Kasus Penistaan Agama, Ini Pengakuan Praktisi Hukum Juju Purwantoro!

12 April 2022, 20:29 WIB
Praktisi hukum Advokat Juju Purwantoro mengomentari kasus Ade Armando /Nur Aliem Halvaima /foto dok pribadi Juju Purwantoro / Posjakut

 

POSJAKUT - Praktisi hukum Advokat Juju Purwantoro menyatakan, tindakan kekerasan yang dialami Ade Armando oleh massa demonstran, sebagai korban peradilan jalanan dan main hakim sendiri (street justice).

Demikian komentar Advokat Juju Purwantoro kepada POSJAKUT, menanggapi aksi pengeroyokan atas diri pegiat media sosial, Ade Armando di depan gedung DPR RI Senayan Jakarta, Senin 11 April 2022 lalu.

"Peristiwa tersebut, terjadi bisa sebagai akibat kepercayaan publik (destrust) terhadap institusi Kepolisian yang sangat rendah, diskriminatif dan tidak adil," kata Vice President Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia (DPP KAI) ini, di Jakarta, Selasa 12 April 2022.

Sedangkan sebagian lagi masyarakat terutama kelompok oposisi, kata Juju Purwantoro, merasakan (diskriminasi hukum), jika ada kesalahan dengan gampang dicari-cari untuk dihukum. 

Baca Juga: Ade Armando Dikeroyok Massa Demonstran, Mappa Manan: Itu 'Kekonyolan' dan 'Kebodohan' Seorang Dosen Komunikasi

Faktanya, Juju Purwantoro sebagai kuasa hukum mengakui, pada akhir tahun 2015, Ade Armando juga pernah disidangkan praperadilan kasusnya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas penistaan agama, yakni AlQuran dan Aqidah Islam.

"Walau majelis ketika itu memerintahkan sidang untuk dilanjutkan, dan ditetapkan sebagai Terdakwa, tapi pihak penyidik malah mengeluarkan SP3 atau Surat Perintah Penghentian Penyidikan," kata Juju yang ketika itu sebagai pemohon praperadilan.

Ketua Bidang Advokasi Hukum DPP Parpol UMMAT ini juga mengungkapkan, pada kasus gugatan pelecehan Islam 2017, lagi-lagi SP3 kasus dibatalkan dan juga mandek.

Baca Juga: Sejumlah Personel Polisi Ikut Terluka Saat Berusaha Selamatkan Ade Armando dari Pengeroyokan Massa

Peristiwa yang menimpa Ade Armando ini, kata Juju Purwantoro, diharapkan menjadi pelajaran berharga, untuk dilakukannya penegakkan dan proses hukum yang adil sesuai hukum (equalty before the law).

"Termasuk juga terhadap oknum buzzer lain seperti; Abu Janda, Denny Siregar, Habib Kribo, Eko Kuntadhi, dan lain-lain," kata Juju.

Juju juga mengakui, peristiwa pengeroyokan yang dialami Ade Armando pegiat media sosial (medsos) yang juga dosen UI, cukup menghentak kalangan cendikia, politisi dan masyarakat umum.

Baca Juga: Ade Armando Jadi Alasan Polisi Tembakkan Gas Air Mata, Kok Bisa? Ini Penjelasannya

Emosi masyarakat yang tidak terkontrol kurangnya pemahaman, kesadaran dan kepatuhan hukum termasuk kepada penegak hukum, mengakibatkan rasa ketidakpercayaan masyarakat kepada keadilan dan hukum.

Hal itu, kata advokat senior ini, terlihat dari para pelaku yang main hakim sendiri (eigenrichting) terhadap Ade Armando. 

"Kelihatannya masyarakat sudah sangat jengah dan kesal yang mendalam, karena dia selama ini dianggap manusia super yang kebal hukum," kata anggota tim kuasa hukum Munarman, Habib Rizieq, Napoleon Bonaparte dan Edy Mulyadi ini.

Baca Juga: Nama Ade Armando Masuk Trending Topic, Babak Belur Dihajar Massa

Padahal, kata Juju, pelaku main hakim sendiri secara kekerasan fisik, misal memukul, menendang, menyiksa hingga menyebabkan terluka parah, dapat dijatuhi hukuman sesuai sesuai hukum yang berlaku.

"Dalam KUHP pasal 351 bisa dituntut berdasarkan 'tentang penganiayaan'," kata pengacara yang selalu memakai penutup kelapa yang khas itu.

Juga kalau dilakukan dengan kekerasan, kata Juju, maka pelakunya pun dapat dijerat dengan 'Pasal 170 KUHP tentang kekerasan'.

Baca Juga: Juju Purwantoro, Praktisi Hukum: Majelis Hakim Bimbang dan Ragu Jatuhkan Vonis, Harusnya Munarman Bebas!

Konstitusi UUD 1945 menggunakan ungkapan “persamaan kedudukannya di dalam hukum” (Pasal 27) dan “perlakuan yang sama di hadapan hukum” (Pasal 28D).

Contoh peristiwa Ade Armando tersebut, dapat mengganggu nilai- nilai asasi manusia diakibatkan oleh praktik buruk penggunaan hukum selama ini, yang sekedar untuk melayani kepentingan penguasa belaka. 

Praktek diskriminasi hukum juga berlawanan dengan prinsip pengakuan HAM, misalnya (pasal 2, Deklarasi HAM 1948).***

Baca Juga: Penegakan Hukum di Indonesia, Presiden KAI Erman Umar: Masih Prihatin, Tajam ke Bawah Tumpul ke Atas!

 

Editor: Nur Aliem Halvaima

Tags

Terkini

Terpopuler