Presiden Jokowi Tegaskan Pemerintah Tidak Akan Meninggalkan Jakarta

14 Maret 2022, 10:00 WIB
Pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta dilakukan untuk pemerataan ekonomi agar tidak hanya terpusat di Pulau Jawa /maghfur/setkabgoid

 

POSJAKUT – Presiden Joko Widodo menegskan pemerintah tidak akan  meninggalkan Jakarta. Kebijakan pemerintah yang yang sedang membangun Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, di Kalimantan Timur, jangan diartikan sebagai sikap pemerintah akan meninggalkan Kota Jakarta.

Menurut Presiden, pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dari Jakarta dilakukan untuk pemerataan ekonomi agar pertumbuhan ekonomi tidak terpusat di Pulau Jawa, khususnya di Jakarta saja.

"Bukan berarti kita ingin meninggalkan DKI, jangan ada yang mengartikan itu," kata Presiden saat memberi arahan kepada para gubernur se-Indonesia di Balikpapan, Minggu, sebagaimana keterangan dari Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden, Senin 14 Maret 2022.

Baca Juga: BMKG Memperkirakan Hari ini Empat Wilayah di Kawasan Jabodetabek Diguyur Hujan Disertai Angin Kencang

Presiden Jokowi menjelaskan, Indonesia ini sangat besardengan 17 ribu pulau, Produk domestik bruto (PDB) ekonomi 58 persen ada di Jawa, saat ini magnetnya ada di DKI Jakarta.

Lima pulah enam persen populasinya ada di Jawa sehingga terjadi ketimpangan ekonomi, dan ketimpangan infrastruktur. IKN Nusantara, kata Kepala Negara akan menjadi kota dengan standar internasional.

Presiden menjelaskan, Indonesia ingin memiliki kota yang internasional, rumah sakit internasional, perguruan tinggi internasional. Sebelumnya kan tidak boleh, tetapi dengan UU Omnibus law sekarang boleh.

Baca Juga: Tunggu 6 Perpres Lagi untuk Mengatur Perpindahan Ibu Kota dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara

Terkait penanganan Covid-19, Presiden Jokowi mengingatkan kepada para gubernur untuk tidak mengendurkan pelaksanaan protokol kesehatan di daerahnya masing-masing. 

“Patut kita syukuri penurunan kasus harian, tetapi harus hati-hati untuk semua gubernur pengendaliannya tidak dikendurkan utamanya protokol kesehatan, diimbau terus masyarakat agar taat dan patuh pada protokol kesehatan,” kata Presiden.

Dikutip dari Antara, Presiden menekankan pentingnya vaksinasi yang harus terus digencarkan pelaksanaannya di daerah. Dilanjutkan dengan vaksinasi, vaksin 1, vaksin 2 hingga vaksin penguat atau booster

Baca Juga: Sebagai Simbol Pindah ke Ibu Kota Nusantara, Presiden Dijadwalkan Tidur Dalam Kemah di Titik Nol

Baca Juga: Gubernur Bengkulu Bawa Air dari Danau Dendam Tak Sudah untuk Acara Ritual Kendi Bersama Presiden

Presiden menyampaikan terkait situasi global yang terjadi saat ini yang perlu disikapi oleh para Gubernur, antara lain soal krisis energi, krisis pangan, hingga situasi perang.

“Dunia pada situasi tidak mudah, baik karena disrupsi kronis akibat revolusi industri 4.0 ditambah lagi kekacauan karena pandemi, ditambah lagi urusan yang namanya perang,” jelas Presiden. 

Saat ini, menurut Presiden, akibat situasi global yang tidak menentu, terjadi krisis energi dan krisis pangan yang bisa berdampak kepada negara Indonesia.

“Harga minyak dunia naik dua kali lipat, belum gas, belum lagi kelangkaan pangan, yang menyebabkan harga-harga juga akan melonjak,” ktaa Presiden.

Oleh sebab itu, Presiden meminta para gubernur menyesuaikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan situasi yang terjadi saat ini. ***

 

 

Editor: Maghfur Ghazali

Tags

Terkini

Terpopuler