POSJAKUT – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan varian Delta menjadi faktor belanja kesehatan yang mendominasi belanja negara karena untuk biaya perawatan pasien COVID-19 saja jumlahnya mencapai Rp94 triliun.
Menaurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akibat belanja kesehatan yang membengkak pada 2022, membuat pemerintah pada tahun ini masih memiliki tanggung jawab untuk membayar sisa tagihan perawatan pasien Covid19 tahun lalu sebesar Rp23 triliun.
“Masih ada tagihan Rp23 triliun pada 2022 yang harus kami bayar dari perawatan 2021,” katanya dalam BRI Microfinance Outlook d Jakarta, Kamis 10 Februari 2022 .
Baca Juga: KNKT dan DTKJ Desak operator TransJakarta Tiadakan Apel Pukul 03.00 Bagi Pengemudi Shif Pertama
Sri Mulyani menuturkan tagihan tersebut disebabkan karena adanya lonjakan kasus Covid19 varian Delta yang menyebabkan banyak masyarakat terinfeksi dan harus dirawat di rumah sakit yang mana keseluruhan pembuiayaannyan ditanggung oleh pemerintah.
Sri Mulyani menjelaskan kenaikan kasus Covid19 varian Delta menjadi faktor belanja kesehatan yang mendominasi belanja negara karena untuk biaya perawatan pasien Covid19 saja jumlahnya mencapai Rp94 triliun.
Baca Juga: Sudin Dukcapil Jakarta Utara Hentikan Pelayanan Atminduk Langsung hingga 14 Februari 2022
Realisasi sementara belanja negara untuk tahun lalu mencapai Rp2.786,8 triliun atau 101,3 persen dari target APBN 2021 yang sebesar Rp2.750 triliun.
“Ini sebagian sangat besar untuk kesehatan sebab belanja kesehatan akibat naiknya Delta karena perawatan kami mengeluarkan hampir Rp94 triliun,” jelasnya.
Menurutnya, hal tersebut menunjukkan bahwa biaya penanganan Covid19 sangat mahal hingga ratusan triliun hanya untuk sektor kesehatan dan belum sektor lain seperti perlindungan sosial.
“Jadi kami bisa lihat bahwa Covid19 is so expensive. Itu perawatan, belum termasuk vaksinasi,” tegasnya. Meski demikian, Sri Mulyani memastikan pemerintah akan mulai menyehatkan kembali APBN yakni tercermin dari defisit 2021 yang sudah mengalami penurunan cukup signifikan.
Defisit pada 2021 adalah sebesar Rp783,7 triliun atau 4,65 persen dari PDB yang lebih rendah dari pagu Rp1.006 triliun atau 5,7 persen dari PDB sekaligus turun dari Rp947 triliun atau 6,14 persen PDB pada 2020.
Hal itu terjadi karena meski belanja masih tinggi namun pendapatan negara sampai 31 Desember 2021 mencapai Rp2.003,1 triliun atau 114,9 persen dari target APBN. Ini menggambarkan APBN meski kerja extremely keras tapi mulai coba menyehatkan. ***