POSJAKUT - Tokoh pendidikan dan penggiat anti korupsi, Asriana Issa Sofia, menyatakan bahwa saat ini tren pelaku korupsi, didominasi oleh mereka yang lulusan pendidikan tinggi.
Selain itu, kata Asriana Issa Sofia yang juga dosen Universitas Paramadina, umur dari pelaku maling uang rakyat (koruptor) ini semakin banyak berasal dari kalangan muda.
“Tren pelaku korupsi sebesar 86% itu berasal dari pendidikan tinggi dengan dominasi oleh lulusan magister," tutur Asri di acara seminar anti korupsi, Senin 31 Oktober 2022.
Seminar anti korupsi bertopik "Integrity, Good Corporate Governance and Anti-Corruption Establishment" ini, digelar Universitas Paramadina Indonesia kerja sama Universiti Teknologi Mara (UiTM) Malaysia.
Baca Juga: Prof Didik J Rachbini: Koruptor Justeru Banyak dari Alumni Perguruan Tinggi Terbaik Setiap Negara!
Menurut Asriana Issa Sofia, khusus koruptor dari unsur oknum pejabat, umur yang melakukan korupsi tidak lagi didominasi oleh generasi atas.
"Namun juga generasi muda ikut korupsi, bahkan yang termuda itu 24 tahun merujuk pada kasus korupsi di Bupati Penajam Paser Utara,” kata wanita berprofesi dosen ini.
Sementara itu Prof. Jamaliah Said, Director of Accounting Research Institute Universiti Teknologi MARA Malaysia, menjelaskan bahwa tidak ada bukti penelitian yang menunjukkan bahwa korupsi bergerak ke tren penurunan.
“Seperti pernah disampaikan oleh Sultan Nazrin (Tokoh Kerajaan Malaysia) yang mengibaratkan korupsi saat ini seperti penyakit kanker yang ada di level 4. Ada pada tahapan yang memprihatinkan,” kata Jamaliah Said.
Menurut Adrian A. Wijanarko, Koordinator Anti Korupsi Universitas Paramadina dan Direktur Riset Paramadina Public Policy Institute, menyebutkan bahwa penurunan demokrasi dan pelemahan Anti Korupsi ini terlihat dari beberapa indikator.
Indeks penurunan korupsi di Indonesia terlihat dari Corruption Perception Index (CPI) dari Transparency International.
Namun pelemahan nilai CPI Indonesia diikuti juga oleh pelemahan indikator demokrasi Indonesia, seperti Democracy Index, Indeks Demokrasi Indonesia, Fragile State Index, Global Freedom Score sampai dengan Press Freedom Index dan Internet Freedom Score.
"Artinya memang ada indikasi penurunan KPK berdampak pada penurunan demokrasi di Indonesia,” ujar Adrian. ***