JPS Apresiasi PJ Gubernur Buka Layanan Langsung Kepada Warga Jakata Tanpa Mematikan Layanan Pengaduan Sebelumn

- 20 Oktober 2022, 12:15 WIB
Dir Eksekutif JPS, Mohammad Syaiful Jihad meyakini Heru Budi Hartono telah berikan layanan publik di Jakarta semakin optimal
Dir Eksekutif JPS, Mohammad Syaiful Jihad meyakini Heru Budi Hartono telah berikan layanan publik di Jakarta semakin optimal /POSJAKUT

“Yang kita lihat arahan  Heru Budi kepada pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), adalah menindaklanjuti sampai tuntas, atau dalam kasus pungli yang dilakukan oknum pemda adalah memerintahkan inspektorat untuk menyelesaikan. 

Hal tersebut adalah komitmen yang perlu mendapatkan apresiasi karena itu juga mengindikasikan pelayanan kepasa warga Jakarta arahnya sudah benar dan ada keterbukaan.

Seperti diketahui, Program Pelayanan Masyarakat (PPM) dengan cara langsung ini baru dihudupkan kembali sejak Selasa, 18 Oktober 2022. Layanan ini tidak ada selama pemerintahan Gubernur Anies Baswedan 

Baca Juga: PJ Gubernur DKI Heru Budi Minta Inspektorat Tangani Dugaan Pungli Pembebasan Tanah Bambu Apus

Tetapi bila dicermati, layanan pengaduan di Balai Kota tetap ada, hanya tidak menggunakan meja-meja pengaduan seperti yang sekarang diadakan lagi oleh Heru Budi. Anies memperluas layanan pengaduan hingga ke kantor kelurahan dan kecamatan.

Warga bisa menyampaikan aduan di berbagai bidang seperti, pemerintahan, pelayanan publik, kesejahteraan rakyat, kesehatan hingga perekonomian dan keuangan. Selain itu warga juga bisa melaporkan permasalahannya melalui aplikasi JAKI.

Jaki merupakan superapp milik DKI Jakarta yang artinya satu aplikasi untuk beragam kebutuhan masyarakat. Warga bisa menggunakan fitur JakLapor yang menjadi kanal pengaduan warga. Aplikasi JAKI tersedia di playstore atau appstore.

Baca Juga: Jadi Pj Gubernur DKI, Pengamat Nilai Heru Budi Akan Bertindak Lurus, Ini Komentarnya

Warga dapat masuk ke dalam aplikasi dan menekan tombol kamera di bagian tengah bawah, lalu mengambil foto masalah yang ditemukan, memilih kategori dan mengisi deskripsi. Laporan akan otomatis muncul secara anonim di dalam sistem. Warga dapat memantau apakah laporan sudah ditindaklanjuti atau belum secara real-time. 

Tidak hanya JAKI, tetapi ada 12 kanal pengaduan yang dibuka oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Mengutip dari laman jakarta.go.id 18 Oktober 2022, terdapat 14 kanal pengaduan yang bisa dimanfaatkan warga masyarakat untuk mengadukan, melaporkan berbagai masalah di sekitar mereka. 

Halaman:

Editor: Maghfur Ghazali

Sumber: POSJAKUT


Tags

Artikel Rekomendasi

Terkait

Terkini

x