Network
Ia mengharapkan meski ibu kota dipindahkan, pemerintah pusat tidak lepas tangan dengan nasib Jakarta namun ada kebijakan khusus untuk tetap memperkuat DKI. Jadi tidak sekedar memindahkan ibu kota kemudian DKI menjadi mantan dan merana.
“Kalau sampai itu yang terjadi, itu menjadi hal yang sangt menyedihkan. Jadi harus ada kebijakan yang terus memperkuat DKI Jakarta. Toh pemindahan IKN tidak menjadi beban soal kesejahteraan masyarakat baik di DKI Jakarta dan di Kalimantan Timur, katanya.
Suhaimi mengaku khawatir kalau menjadi beban besar, DKI ditinggalkan menjadi melemah, sementara di Kalimantan di ibu kota baru juga tidak muncul kekuatan ekonomi seperti yang diharapkan.
Seperti dikethui, Dewan Perwakilan Rakyat resmi mengesahkan Undang-undang Ibu Kota Negara (UU IKN) setelah rancangannya disiapkan DPR dan pemerintah dalam waktu yang cepat.
UU IKN itu disahkan lewat satu ketukan palu Ketua DPR Puan Maharani setelah mendapat persetujuan secara aklamasi oleh para anggota rapat paripurna ke-13 DPR masa sidang 2021-2022 pada Selasa 18 Januari 2022 lalu.
Menurut Ketua Panitia Khusus (Pansus) RUU IKN, Ahmad Doli Kurnia, dalam rapat kerja dengan pemerintah sebelumnya telah disepakati bahwa Ibu Kota Negara yang baru itu diberi nama Nusantara. Sembilan fraksi DPR menyetujui pengesahan RUU IKN jadi UU, kecuali fraksi Partai Keadilan Sejahtera. ***
Artikel Rekomendasi