Setelah Ibu Kota Negara Pindah ke Kalimantan Timur Diusulkan Aset Pusat Dikelola Provinsi DKI Jakarta

POSJAKUT – Sebelumnya Wakil Gubernur Jakarta Ahmad Riza Patria sempat mengatakan setelah Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara disahkan akan d ilanjutkan dengan revisi UU yang yang mengatur Jakarta sebagai ibu kota negara.

Saat itu Riza mengatkan akan mengusulkan agar Jakarta tetap diberi status sebagai Daerah Khusus setelah ibu kota negara pindah ke Kalimantan Timur. Dengan begitu Jakarta akan tetap menjadi pusat perekonomian dan kota yang nyaman untuk dihuni.

Kli ini Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi mengusulkan setelah ibu kota negar pindah ke Kalimantn Timur, aset milik pemerintah pusat yang berada di Jakarta bisa dikelola oleh Pemerintah Provinsi  Jakarta.

Baca Juga: Dinas SDA DKI Siagakan 12 Pompa Apung Antisipasi Lagi Banjir Rob di Jakarta Barat

“Kalau itu (aset) bisa diserahkan kepada DKI kemudian dikelola DKI, menjadi magnet dan menambah pertumbuhan ekonomi di Jakarta,” kata Suhaimi dalam diskusi publik bertajuk dampak pemindahan IKN di Jakarta, Senin 24 Januari 2022.

Ia memperkirakan aset pemerintah pusat di DKI Jakarta mencapai Rp1.000 triliun diharapkan dapat dikelola oleh DKI sehingga menambah pundi-pundi pendapatan di tengah kekhawatiran menurunnya pendapatan asli daerah (PAD) DKI jika IKN sudah dipindahkan. 

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mencontohkan sejumlah aset pemerintah pusat yang bisa dikelola DKI Jakarta. Misalnya, Gelora Bung Karno (GBK) dan gedung lainnya.

Baca Juga: Dibayangi Ancaman Omicron, Olimpiade Beijing 2022 Terus Lanjut. Sudah 72 Partisipan Positif

“Luar biasa itu, pasti menjadi daya tarik tersendiri bila diserahkan kepada DKI dan dikelola untuk menambah PAD DKI Jakarta,” katanya.