POSJAKUT – Kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta menyoroti tiga hal sebagai prioritas yang harus ditangani oleh pemerintah Jakarta, yaitu penanggulangan banjir, penuntasan kemacetan dan antisipasi resesi ekonomi.
Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta Khoirudin mengungkapkan tahun ini ada anggaran penanggulangan banjir sebesar Rp 1,29 triliun.
Dari jumlah ini dibagi untuk untuk Jakarta Pusat Rp 219 miliar, Jakarta Utara Rp 247 miliar, Jakarta Barat Rp 236 miliar, Jakarta Selatan Rp 193 miliar, kemudian Jakarta Timur Rp 296 miliar, dan Kepulauan Seribu Rp 105 miliar.
Baca Juga: Wakil Ketua DPRD Depok Dilaporkan ke Polisi, Diduga Aniaya Sopir Truk, Videonya Beredar di Medsos
“Saya kira postur anggaran yang ada saat ini sudah mampu dimanfaatkan dengan baik oleh organisasi perangkat daerah (OPD) untuk menanggulangi banjir di ibu kota,” kata Khoirudin Selasa 2 November 2022.
Seperti diketahui pada Senin 31 Oktober 2022 kemarin DPRD dan Pemprov DKI Jakarta, menggelar rapat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas (KUA-PPAS) APBD 2023 di Grand Cempaka Resort and Convention, Cipayung, Bogor, Jawa Barat.
Selain penanggulangan banjir kata Khoirudin, dewan minta eksekutif juga memprioritaskan penanggulangan kemacetan lalu lintas dan antisipasi resesi ekonomi dalam program prioritaskan KUA-PPAS APBD 2023.
Baca Juga: DPRD DKI Jakarta Minta Disdik Awasi Bangunan Sekolah
Untuk program penanganan kemacetan dianggarkan sebesar Rp625 miliar yang terdiri dari Jakarta Pusat Rp 111 miliar, Utara Rp 130 miliar, Barat Rp 122 miliar, Selatan Rp 113 miliar, dan Jakarta Timur sebesar Rp 149 miliar.
Lalu untuk progam antisipasi resesi ekonomi tahun depan sebesar Rp120 miliar, dengan rincian Jakarta Pusat Rp 21 miliar, Utara Rp 17 miliar, Barat Rp 20 miliar, Selatan Rp 19 miliar, Jakarta Timur Rp 24 miliar dan Kepulauan Seribu sebesar Rp 19 miliar.
Khoirudin mengatakan setelah pembahasan ini para walikota diminta jangan ragu membuat terobosan untuk menyelesaikan permasaahan secara permanen.
Baca Juga: Demo di Solo Berhasil Memaksa Ketua DPRD Tandatangani Penolakan Harga BBM
Secara terpisah, Asisten Perekonomian dan keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta, Sri Haryati mengungkapkan, pemprov akan menjaga kestabilan pangan dengan meningkatkan market share guna mengendalikan harga di pasar dengan menganggarkan subsidi Rp984 miliar.
Untuk menghadapi resesi ekonomi, lanjut Sri, pemprov akan mengadakan program pengembangan UMKM di lima wilayah kota dan kabupaten dengan berbagai pelatihan keterampilan serta membantu permodalan.
Dalam program penanganan kemacetan, pihaknya akan menambah Public Service Obligation (PSO) untuk meningkatkan kenyamanan dan subsidi untuk warga yang ingin memanfaatkan transportasi public.
Baca Juga: Meskipun Anggarannya Dicoret DPRD, Tahun Ini Jakarta Timur Bangun 2.000 Sumur Resapan
Selain itu Pemerintah DKIU akan terus mendonrong Dinas Bina Marga dan Dinas Perhubungan untuk peningkatan marka jalan.
Sementara, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Atika Nurahmania menjelaskan, untuk penanggulangan banjir, kegiatan yang menjadi fokus yakni pembangunan pintu air atau bendung pengendali banjir.
Kemudian, penyediaan drainase perkotaan dan sarana penduduknya, operasi dan pemeliharaan sistem drainase, operasi dan pemeliharaan pompa banjir, juga penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan perizinan alat besar.
Dalam spesifikasi tiap wilayah, telah kami sampaikan kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian target pada penyelesaian tiga prioritas besar tersebut,” ungkapnya. ***