POSJAKUT – Meskipun baru sepekan menjadi Pj Gubernur Jakarta, Direktur Eksekutif Jakarta Public Service (JPS), Mohammad Syaiful Jihad meyakini, Heru Budi Hartono telah berikan layanan publik di Jakarta yang semakin optimal.
Syaiful juga mengapresiasi PJ Gubernur Heru Budi Hartono yang membuka kembali layanan mawyarakat secara langsung untuk mennampung keluhan atau masalah yang dihadapi warga di Pendopo Balai Kota DKI Jakarta.
Syaiful menjelaskan, meskipun saat ini bisa disebeut sebagai era digital, namun belum semua warga Jakarta familiar menggunakan gadget, karena itu layanan publik menjadi sangat penting bagi warga.
Baca Juga: LANGGAM JAKARTA: Call Center Jakarta Siaga 112 Punya Sistem Serupa dengan 911 di AS
"Layanan tatap muka ini juga saya kira masih diperlukan. Sebab, tentu tidak semua warga Jakarta familiar dengan gadget atau aplikasi JAKI," kata Direktur Eksekutif Jakarta Public Service (JPS) ini Kamis 20 Oktober 2022.
Dengan adanya program pelayanan masyarakat (PPM) langsung dimana masyarakat bisa datang langsung mengadukan permasalahannya, warga Jakarta kini memiliki alternatif untuk mendapatkan layanan dan solusi.
Sebutlah misalnya dihari pertama PPM dibuka sudah ada warga yang mengadu adanya pungutan liar yang dilakukan oknun Dinas Pertamanan dan Hutan Kota terkait pembebasan lahan di daerah Pondok Bambu.
Menurut Syaiful, semua output-nya adalah permasalahan atau kebutuhan warga bisa diberikan solusi cepat dan terbaik. Setelah ada pengaduan langsung dari warga, tinggal apakah PJ Gubernur memberikan perintah untuk menindaklanjuti sampai tuntas atau tidak.
“Yang kita lihat arahan Heru Budi kepada pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), adalah menindaklanjuti sampai tuntas, atau dalam kasus pungli yang dilakukan oknum pemda adalah memerintahkan inspektorat untuk menyelesaikan.
Hal tersebut adalah komitmen yang perlu mendapatkan apresiasi karena itu juga mengindikasikan pelayanan kepasa warga Jakarta arahnya sudah benar dan ada keterbukaan.
Seperti diketahui, Program Pelayanan Masyarakat (PPM) dengan cara langsung ini baru dihudupkan kembali sejak Selasa, 18 Oktober 2022. Layanan ini tidak ada selama pemerintahan Gubernur Anies Baswedan
Baca Juga: PJ Gubernur DKI Heru Budi Minta Inspektorat Tangani Dugaan Pungli Pembebasan Tanah Bambu Apus
Tetapi bila dicermati, layanan pengaduan di Balai Kota tetap ada, hanya tidak menggunakan meja-meja pengaduan seperti yang sekarang diadakan lagi oleh Heru Budi. Anies memperluas layanan pengaduan hingga ke kantor kelurahan dan kecamatan.
Warga bisa menyampaikan aduan di berbagai bidang seperti, pemerintahan, pelayanan publik, kesejahteraan rakyat, kesehatan hingga perekonomian dan keuangan. Selain itu warga juga bisa melaporkan permasalahannya melalui aplikasi JAKI.
Jaki merupakan superapp milik DKI Jakarta yang artinya satu aplikasi untuk beragam kebutuhan masyarakat. Warga bisa menggunakan fitur JakLapor yang menjadi kanal pengaduan warga. Aplikasi JAKI tersedia di playstore atau appstore.
Baca Juga: Jadi Pj Gubernur DKI, Pengamat Nilai Heru Budi Akan Bertindak Lurus, Ini Komentarnya
Warga dapat masuk ke dalam aplikasi dan menekan tombol kamera di bagian tengah bawah, lalu mengambil foto masalah yang ditemukan, memilih kategori dan mengisi deskripsi. Laporan akan otomatis muncul secara anonim di dalam sistem. Warga dapat memantau apakah laporan sudah ditindaklanjuti atau belum secara real-time.
Tidak hanya JAKI, tetapi ada 12 kanal pengaduan yang dibuka oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Mengutip dari laman jakarta.go.id 18 Oktober 2022, terdapat 14 kanal pengaduan yang bisa dimanfaatkan warga masyarakat untuk mengadukan, melaporkan berbagai masalah di sekitar mereka.
Direktur Eksedkutif JPS menjelaskan, yang dilakukan PJ Gubernur Heru Budi Hartono dengan membuka PPM justru menambah layanan masyarakat dengan tidak mematikan layanan yang telah ada sebelumnya yang dibuka oleh Gubernur Jakarta sebelumnya. ***