POSJAKUT – Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menegaskan pemberian tenggat waktu tambahan pengoptimalan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) oleh pemerintah pusat sampai Maret 2022 masih bisa dimanfaatkan oleh Dinas SDA DKI.
Menurut Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria, sisa dana PEN itu masih ada sekitar Rp371 miliar dan bisa diserap oleh Dinas Sumber Daya Air guna penangganan banjir.
menyakini sisa dana program pemulihan ekonomi nasional (PEN) 2021 senilai Rp371 miliar di Dinas Sumber Daya Air bisa terserap untuk penanganan banjir. "Nanti, kami upayakan yang terbaik dengan sisa waktu yang ada," kata Riza dalam keterangan tertulis Juma 4 Maret 2022 kemarin.
Baca Juga: Seluruh Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapan di DKI Jakarta Sudah Dilakukan Tera Ulang
Riza menyebutkan, bahwa saat ini Dana PEN tersisa senilai Rp371 miliar di Dinas SDA DKI, masih terus digunakan sampai tenggat waktu yang diberikan dan diprioritaskan untuk kepentingan infrastruktur demi kepentingan masyarakat.
Pinjaman dari PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) ini, kata Riza diberikan akibat adanya upaya memfokuskan kembali anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) DKI Jakarta untuk penanganan dan penanggulangan Covid-19.
Wagub menjelaskan, pihaknya terus mengupayakan normalisasi kali yang ada di Jakarta. Tugas Pemprov itu melakukan pembebasan lahan. Nanti, dukungan bantuan (fisik proyek) dari Kementerian PUPR atau pemerintah pusat membangun normalisasinya dan 'sheet pile'-nya.
Baca Juga: BOR di 140 Rumah Sakit Rujukan untuk Pasien Covid-19 di Jakarta Hari Ini 37 Persen
Sebelumnya Komisi D DPRD DKI Jakarta menilai, penyerapan dana PEN di Dinas Sumber Daya (SDA) DKI Jakarta 2021 belum optimal. Padahal alokasi anggaran sekitar Rp1,1 triliun itu harus dimaksimalkan dalam program penanganan banjir.
Menurut Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah anggaran PEN yang ada di Dinas SDA sepanjang 2021 hanya terserap 66,74 persen atau Rp764,5 miliar dari total Rp1,1 triliun.
Baca Juga: Angelina Sondakh Menyampaikan Permintaan Maaf Sebelum Mininggalkan Lapas Perempuan Jakarta Maaf
Ida Mahmudah menyebutkan, penyerapan anggaran untuk pembelian lahan atau pembebasan lahan untuk penanganan banjir itu terlihat masih rendah. Dinas SDA seharusnya melakukan akselerasi, karena pemerintah pusat telah mengingatkan dan memberikan perpanjangan waktu.
Sepeti diketahui, Pemprov DKI Jakarta mendapat pinjaman dari pemerintah pusat sebesar Rp12,5 triliun melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) digunakan untuk program prioritas Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Pinjaman sebanyak itu, untuk program prioritas yang tertunda seperti program kesehatan, pendidikan, infrastruktur dan khususnya program penanganan banjir, karena APBD DKI 2020 berkurang dari Rp87 triliun menjadi Rp47 triliun akibat wabah Covid-19. ***