Aksi Protes Karakalpakstan Meningkat, Presiden Uzbekistan Angkat Tangan

- 5 Juli 2022, 21:00 WIB
Presiden Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev mengumumkan keadaan darurat setelah 18 orang tewas dan ratusan lainnya terluka menyusul protes di wilayah otonomi Karakalpakstan.
Presiden Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev mengumumkan keadaan darurat setelah 18 orang tewas dan ratusan lainnya terluka menyusul protes di wilayah otonomi Karakalpakstan. /UPI/Olivier Douliery

Baca Juga: Dinas Kebudayaan DKI Buka Kembali Titik Nol Meridian Batavia di Museum Bahari Jakarta

Setelah menetap di wilayah sekitar sungai Amu Darya di Asia Tengah selama abad ke-18, Karakalpaks berada di bawah kekuasaan Soviet Rusia pada tahun 1920. Pada tahun 1925, Karakalpakstan didirikan sebagai provinsi otonom Republik Sosialis Soviet Otonomi Kazakh.

Wilayah ini berada di bawah administrasi Republik Sosialis Federasi Soviet Rusia pada tahun 1930. Dan pada tahun 1932, Republik Sosialis Soviet Otonomi Karakalpakstan dibentuk.

Kemudian tergabung menjadi bagian dari Republik Sosialis Soviet Uzbekistan pada tahun 1936, menjadi satu-satunya republik otonom di Asia Tengah Soviet.

Karakalpakstan mendeklarasikan kemerdekaan dari Uni Soviet pada tahun 1991, dan bergabung kembali dengan Uzbekistan pada tahun 1992, dengan syarat otonominya dipertahankan.

Baca Juga: Resmi! Tawaran Keanggotaan NATO untuk Swedia dan Finlandia Sudah Disetujui 30 Negara. Termasuk Turki!

Pada tahun 1993, Karakalpakstan menandatangani perjanjian reunifikasi 20 tahun dengan pemerintah pusat di Tashkent, yang menjamin hak konstitusional republik untuk menarik diri melalui referendum dari Uzbekistan.

Menurut perjanjian, setelah 20 tahun, para pihak akan memperpanjang perjanjian atau Karakalpaks akan mengadakan referendum untuk meninggalkan Uzbekistan. Namun pada tahun 2013 tidak ada pemungutan suara.

Pasalnya gerakan-gerakan kemerdekaan seperti Partai Kebangkitan Nasional Karakalpakstan Merdeka dan Alga Karakalpakstan memiliki pengaruh yang kecil untuk menjadi memisahkan diri dan menjadi negara independen.

Sementara itu, rancangan teks dari referendum Uzbekistan pada bulan Juni lalu tidak menyebutkan status "berdaulat" Karakalpakstan atau hak untuk memisahkan diri.

Halaman:

Editor: Abdurrauf Said

Sumber: DW


Tags

Artikel Rekomendasi

Terkait

Terkini

x