Network
POSJAKUT – Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Hukum dan Advokasi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Zainudin Paru mengungkapkan kekecewannya atas putusan majelis hakim MK yang tidak memberikan ruang pada PKS dalam gugatan uji materiil UU Pemilu 2017.
Zainudin menegaskan PKS merasa tak diberi ruang pembuktian oleh MK dalam gugatan terkait dengan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20 persen ini.
Zainudin Paru menegaskan, sidang juga baru digelar 2 kali dengan agenda pemeriksaan pendahuluan dan perbaikan permohonan, eh Mahkamah Konstitusi (MK) sudah memutuskan menolak secra keseluruhan gugatan PKS.
Baca Juga: Memecat Sambo Keputusan Sulit dan Berat bagi Kapolri, Bagaimana Pandangan Kader PKS?
“Belum ada sidang dengan agenda pembuktian, namun MK sudah memutuskan perkara. Jujur kami kaget dengan cara kerja MK seperti ini,” tegas Zainudin Paru Jumat 30 September 2022.
Sebagaimana diketahui, gugagan uji materi terhadap Undang-Undang tentang Pemilu yang diajukan PKS yakni UU Nomor 7 Tahun 2017 yang berkaitan dengan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20 persen akhirnya kandas di tangan MK.
Mahkamah Konstitusi melalui amar putusan Perkara Nomor 73/PUU-XX/2022 menolak gugatan PKS secara keseluruhan kendati ada dua hakim MK, yakni Suhartoyo dan Saldi Isra memiliki pandangan berbeda (concurring opinion) dalam perkara tersebut.
Baca Juga: Gubernur Jakarta Anies Baswedan Sudah Masuk Radar PKS untuk Capres 2024
"Menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya," kata Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman saat membacakan amar putusannya Kamis, 29 September 2022 kemarin.
Artikel Rekomendasi