Network
POSJAKUT -- Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Informatika minta 35 daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) menyiapkan lahan 400 meter persegi untuk pembangunan Base Transceiver Station (BTS).
Upaya pemerintah itu dimaksudkan untuk menjangkau daerah yang masih tertinggal dari akses komunikasi. Targetnya akan ada 7.904 BTS di daerah-daerah tertinggal tersebut.
Untuk mengawalinya, BAKTI baru saja melakukan perjanjian kerjasama pinjam pakai lahan dengan 35 daerah 3 T itu. Pembangunan Base Transceiver Station Universal Service Obligation (BTS USO) tidak bisa dilakukan tanpa dukungan pemerintah daerah.
Baca Juga: Data SIMFONI PPA 2021, dari 10.832 Kasus Sebanyak 59,7 Persen Kekerasan Seksual Terjadi pada Anak
Direktur Layanan Telekomunikasi dan Informasi untuk Masyarakat dan Pemerintah (LTIMP) BAKTI Danny Januar menyebut dasar pelaksanaan penandatanganan perjanjian pinjam pakai lahan tersebut sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
Usai perjanjian itu, nantinya pemerintah daerah menyediakan lahan dan menangguhkan Pajak Bumi Bangunan (PBB) atas proyek selama perjanjian, “Kemudian BAKTI Kementerian Kominfo menyediakan layanan telekomunikasi seluler," ujar Danny saat penandatanganan Kerjasama Pinjam Pakai Lahan dengan sejumlah Bupati dan Kepala Daerah di Jakarta, Senin 13 Desember 2021.
Ia mengatakan hingga kini total penyelesaian administrasi pinjam pakai lahan telah mencapai 2.816 titik. Artinya, para kepala daerah sangat berkomitmen dalam mendukung kesuksesan pembangunan BTS.
Komitmen luar biasa juga diberikan oleh Provinsi Papua dimana sebanyak 12 kabupaten sudah siap untuk membangun BTS. Jumlah lokasi BTS di Papua dan Papua Barat sudah mewakili 60 persen dari populasi BTS di seluruh Indonesia.
Baca Juga: Sebanyak 106 Wilayah Siap Vaksinasi Anak Usia 6-11 Tahun yang Dimulai Besok. Ini Dia Daerahnya
Penandatanganan kerjasama ini tidak hanya menyelesaikan pinjam pakai lahan untuk lokasi baru, tapi juga 50 lokasi dari tujuh pemerintah daerah adalah addendum, perpanjangan pinjam pakai lahan.
"Dengan addendum ini juga membuktikan betapa luar biasanya dukungan dari pemerintah daerah dengan melakukan perpanjangan kerja sama pinjam pakai lahan," lanjut dia.
Melalui penandatanganan perjanjian kerja sama tersebut, lahan akan tetap menjadi milik pemerintah daerah. Adapun luas lahan yang disiapkan pemerintah daerah untuk pembangunan BTS adalah seluas 400 meter persegi.
Sementara itu, lokasi pembangunan BTS berada di tengah-tengah desa agar dapat menjangkau lebih banyak masyarakat, sedangkan jumlah infrastruktur yang akan dibangun adalah 7.904 BTS.
Sebanyak 4.200 BTS ditargetkan selesai pada akhir tahun 2021 sedangkan sisanya yakni 3.704 diharapkan dapat selesai tahun 2022.***
Artikel Rekomendasi