Network
POSJAKUT -- Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Informatika minta 35 daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) menyiapkan lahan 400 meter persegi untuk pembangunan Base Transceiver Station (BTS).
Upaya pemerintah itu dimaksudkan untuk menjangkau daerah yang masih tertinggal dari akses komunikasi. Targetnya akan ada 7.904 BTS di daerah-daerah tertinggal tersebut.
Untuk mengawalinya, BAKTI baru saja melakukan perjanjian kerjasama pinjam pakai lahan dengan 35 daerah 3 T itu. Pembangunan Base Transceiver Station Universal Service Obligation (BTS USO) tidak bisa dilakukan tanpa dukungan pemerintah daerah.
Baca Juga: Data SIMFONI PPA 2021, dari 10.832 Kasus Sebanyak 59,7 Persen Kekerasan Seksual Terjadi pada Anak
Direktur Layanan Telekomunikasi dan Informasi untuk Masyarakat dan Pemerintah (LTIMP) BAKTI Danny Januar menyebut dasar pelaksanaan penandatanganan perjanjian pinjam pakai lahan tersebut sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
Usai perjanjian itu, nantinya pemerintah daerah menyediakan lahan dan menangguhkan Pajak Bumi Bangunan (PBB) atas proyek selama perjanjian, “Kemudian BAKTI Kementerian Kominfo menyediakan layanan telekomunikasi seluler," ujar Danny saat penandatanganan Kerjasama Pinjam Pakai Lahan dengan sejumlah Bupati dan Kepala Daerah di Jakarta, Senin 13 Desember 2021.
Ia mengatakan hingga kini total penyelesaian administrasi pinjam pakai lahan telah mencapai 2.816 titik. Artinya, para kepala daerah sangat berkomitmen dalam mendukung kesuksesan pembangunan BTS.
Komitmen luar biasa juga diberikan oleh Provinsi Papua dimana sebanyak 12 kabupaten sudah siap untuk membangun BTS. Jumlah lokasi BTS di Papua dan Papua Barat sudah mewakili 60 persen dari populasi BTS di seluruh Indonesia.
Baca Juga: Sebanyak 106 Wilayah Siap Vaksinasi Anak Usia 6-11 Tahun yang Dimulai Besok. Ini Dia Daerahnya
Artikel Rekomendasi