POSJAKUT – Jauh-jauh hari pemerintah akan menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 saat libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2021/2022.
Segala kegiatan masyarakat yang sudah mulai longgar karena Jabodetabek sudah memasuki Level 1 dan Level 2 akan kembali di perketat mulai 25 Desember 2021 - 2 Januari 2022.
Hal itu dilakukan sebagai antisipasi merebakmnya kembali penularan virus Covid-19 terutama varian omicron yang sudah merebak di sejumlah negara di Afrika dan Eropa.
Baca Juga: Kadinsos DKI: Jakarta Punya Pesona Silakan Datang dengan Keterampilan, Jangan Bondo Nekat
Belajar dari pengalaman saat akhir tahun lalu, kasus Covid-19 di sejumlah daerah di Indonesia naik hingga melonjak tajam mencapai puncaknya yang diklaim sebagai gelombang kedua pada Juni 2021.
Berbeda dengan kondisi tahun ini, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menyebut kegiatan masyarakat kembali dibatasi ke Level 3.
Pembatasan juga diterapkan pada kapasitas dan jam operasional sarana angkutan/moda transportasi. Namun tidak pada aktivitas transportasi khusus logistik.
Baca Juga: ASN DKI Tetap Masuk Kantor Selama Masa Cuti 20 Desember hingga 2 Januari 2022
Pemerintah, kata Menhub, harus membatasi pergerakan masyarakat guna mengantisipasi lonjakan kasus. Karena itu, Kemenhub berkoordinasi dengan banyak pihak untuk memastikan kesiapan sarana angkutan umum pada masa tersebut.
"Kami sudah menyiapkan konsep untuk Nataru tahun ini dengan berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan. Kita tingkatkan prokes dan implementasi PeduliLindungi. Kemenhub akan membuat sejumlah checkpoint di jalan tol dan jalan-jalan lainnya," papar Menhub di Jakarta, Rabu 1 Desember 2021.
Selain itu Menhub menyebut pihaknya telah melakukan survey pada November, bahwa ada 16 juta orang yang akan melakukan mudik Nataru jika ada pembatasan kapasitas dan pengetatan syarat perjalanan.
Kemudian survey juga mencatat dengan PPKM Level 3, ada potensi pergerakan sebesar 15 juta orang. Selanjutnya, apabila ada larangan melakukan perjalanan maka perkiraan potensi pergerakan sebesar 10 juta orang. “Jumlah ini berpotensi mengakibatkan lonjakan Covid-19 di daerah," tegas Menhub.***