Network
POSJAKUT -- Dinas Perhubungan (Dishub)Daerah Khusus Jakarta mengaku bisa membiayai pemberlakuan tarif integrasi dengan anggaran Public Service Obligation (PSO) hingga tidak minta tambahan dari APBD.
Tarif integrasi kata Kepala Dinas Perhubungan Jakarta Syafrin Liputo mencakup tiga moda transportasi massal Jakarta yaitu TransJkarta, MRT dan LRT.
Syafrin menjelaskan, untuk tahun pertama dan tahun kedua pada 2023, Dinas Perhubungan (Dishub) DKI memastikan tidak mengajukan tambahan subsidi.
Baca Juga: Dengan Tarif Integrasi, Kombinasi Perjalanan dengan Transjakarta dan MRT, Ongkos Lebih Terjangkau
"Tahun pertama dan kemudian tahun depan sudah dihitung. Mencermati besaran subsidi saat ini, kita tidak akan ada penambahan subsidi," kata Syafrin Liputo Rabu 31 Agustus 2022.
Seperti dikutip dari Antara, Syafrin tidak merinci proyeksi peningkatan besaran subsidi yang timbul setelah pemberlakuan tarif integrasi yang saat ini memasuki masa uji coba selama enam bulan sejak Juni hingga Desember 2022.
Menurut Syafrin, besaran subsidi untuk tiga moda transportasi massal (MRT, LRT Jakarta dan TransJakarta) pada 2019 mencapai Rp14 miliar. Kemudian pada 2020 mencapai Rp4 miliar dan 2021 mencapai Rp6 miliar.
tarif integrasiBaca Juga: Tarif Integrasi Antarmoda Transportasi, Mulai Diberlakukan di Jakarta Maksimal Rp10 Ribu
Besaran subsidi itu dihitung berdasarkan data jumlah penumpang yang menggunakan layanan angkutan umum massal lebih dari satu moda.
Artikel Rekomendasi