Ombudsman Nilai Kepatuhan Tinggi Dinas Penanaman Modal dan PTSP DKI Jauh lebih Baik dari 2017 lalu

DPMPTSP DKI mencatat sejak 2015 seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan dari level kelurahan sampai dinas menjadi kewenangannya sehingga pada penilaian tahun 2017, dinas ini menjadi titik sentral.

Survei kepatuhan standar pelayanan publik di Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terakhir dilakukan pada 2017 dengan mengambil sampel sebanyak 1.790 produk layanan, yang mendistribusikan proses pelayanan administrasi perizinan dan non perizinan dari level paling atas sampai kelurahan.

Baca Juga: BMKG Memperkirakan Hari ini Sebagian Besar Wilayah Jakarta Hujan dari Pagi hingga Siang Hari Nanti

Sedangkan pada 2021, penilaian mencakup sejumlah instansi selain DPMPTSP, yakni Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan nilai 89,28 serta Pemerintah Kota (Pemkot) Administrasi Jakarta Pusat dengan nilai 90,21.

Kemudian Pemkot Jakarta Barat dengan nilai 90, Jakarta Utara (88,81), Jakarta Timur (87,81) dan Jakarta Selatan (86,96) serta Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dengan nilai 83,91.

Dengan capaian itu, rata-rata nilai kepatuhan di DKI mencapai 88,73. Kedepannya, akan terus dilakukan pemantauan konsistensi pelayanan publik secara berkala dan berkesinambungan di 316 lokasi layanan atau Unit Pengelola PMPTSP termasuk Mal Pelayanan Publik.

Baca Juga: Sejumlah Ruas Jalan Utama di Jakarta Ditutup, Unjuk Rasa Mahasiswa BEM SI dan AMI Tolak Pembahasan UU IKN

Dengan capaian rata-rata nilai kepatuhan sebesar 88,73 di DKI Jakarta, Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih menganugerahkan penghargaan yang diterima Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada Selasa 19 april 2022 lalu.

Anies mengucapkan terima kasih kepada Ombudsman RI serta seluruh jajaran Pemprov DKI Jakarta yang sudah bekerja dan menunaikan amanah dalam memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.

Anies menyebut prediket yang diterima merupakan hasil kolaborasi garda terdepan yang berhadapan langsung dengan pelayanan masyarakat. ***