Dinas Pendidikan DKI Jakarta Himbau Pelajar Tidak Ikut Aksi Demonstrasi Mahasiswa

POSJAKUT – Beredarnya ajakan melalui melalui media sosial kepada para pelajar untuk ikut demonstrasi bersama mahasiswa Senin 11 april 2022 ini membuat Dinas Pendidikan DKI Jakarta mengimbau pelajar untuk tidak ikut aksi unjuk rasa.

Menurut Kepala Bidang Humas Dinas Pendidikan DKI Jakarta Taga Radja Gah, larangan untuk para pelajar ikut turun bersama kakak-kakak mereka karena di ibu kota saat ini  sedang mengikuti Pembelajaran Tata Muka (PTM) 100 persen.

"Ada hal yang lebih penting dari hal itu (unjuk rasa), satu mereka kan sedang PTM 100 persen, yang kedua kondisi juga bulan puasa," kata Taga Radja Gah dihubungi di Jakarta, Minggu 10 April 2022 kemarin.

Baca Juga: Mahfud MD Ingatkan polisi Jangan Ada Kekerasan Tangani Unjukrasa Mahasiswa 11 April 2022 

Menurut dia, meski unjuk rasa dijamin undang-undang untuk menyampaikan aspirasi, namun pelajar diharapkan mengutamakan tugas untuk belajar di sekolah. 

Pihaknya sudah melakukan rapat koordinasi kepada sekolah termasuk guru untuk menyampaikan kepada para orang tua atau wali untuk memberikan pemahaman kepada para pelajar.

Taga Radja berharap guru termasuk orang tua belajar dari pengalaman aksi unjuk rasa sebelumnya yakni pada 2019 yang banyak terlibat pelajar namun mereka tidak tahu tujuan aksinya.

Baca Juga: Demo Mahasiswa Bikin Polisi Lakukan Rekayasa Lalulintas Seputar Istana Negara

Taga mengatakan ketika ada pelajar yang ditangkap pihak berwajib ternyata para pelajar ini hanya ikut-ikutan saja, mereka tidak mengerti. Artinya ini bukan mengedukasi,  tapi kontra produktif. 

Seperti diketahui, hari ini mahasiswa yang tergabung dalam aliansi BEM Seluruh Indonesia berencana akan menggelar unjuk rasa di depan Istana Merdeka, Jakarta. Mahasiswa juga akan melakukan aksi demonstrasinya ke Gedung MPR/DPR RI.

Baca Juga: Antisipasi Demo Mahasiswa, Penumpang KA dari Gambir Bisa Naik di Stasun Jatinegara

Ada enam poin tuntutan yang akan disampaikan mahasiswa dalam unjuk rasa tersebut di antaranya soal isu perpanjangan masa jabatan presiden maupun penundaan Pemilu 2024. 

Kedua mahasiswa menuntut dan mendesak Presiden Jokowi untuk menunda dan mengkaji ulang UU IKN termasuk dengan pasal-pasal yang bermasalah, serta dampak yang ditimbulkan dari aspek lingkungan, hukum, sosial ekologi, dan kebencanaan.

Ketiga mendesak untuk menstabilkan harga dan ketersediaan bahan pokok di masyarakat. Keempat mendesak Presiden Jokowi mengusut tuntas para mafia minyak goreng serta mengevaluasi kinerja menteri terkait. ***