POSJAKUT -- Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memastikan semua angkutan umum yang dikelola pemerintah Provinsi DKI Jakarta tarifnya tidak naik, meskipun ada kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) secara signifikan.
Menurut Anies Baswedan, dampak dari kenaikan BBM tersebut akan diserap oleh Pemprov DKI Jakarta dengan mengucurkan Rp62,1 miliar sebagai tambahan dana PSO untuk Transjakarta dan Rp4,255 miliar untuk angkutan laut.
Dengan kucuran danan tambahan PSO (Public Service Obligation) kepada TransJakarta dan angkutan laut harapannya akan membuat pengguna angkutan umum tidak merasakan dampak kenaikan BBM.
“Jadi publik yang naik bus TransJakarta (TJ) tak perlu merasakan kenaikan harga tarif angkutan umum karena itu amat dibutuhkan,” kata Anies Baswedan Sabtu 10 September 2022.
Baca Juga: Demi Kenyamanan dan Keamanan Penumpang, Dibangun Ulang 46 Halte Bus Transjakarta
Sebelumnya pada Jumat 9 September 2022 malam Gubernur Anies dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria secara bergantian memimpin rapat Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terkait antisipasi kenaikan harga BBM terhadap inflasi dan pengendaliannya.
Dalam rapat tersebut, Gubernur Jakarta yang segera mengakhiri masa tugasnya 16 Oktober 2022 ini menjelaskan bahwa gejolak ekonomi dunia telah berdampak kepada Indonesia yang mengakibatkan keluarnya kebijakan penyesuaian harga BBM.
Anies mengatakan, pemerintah sebetulnya telah mencoba menahan gejolak tersebut. Tetapi semua ada waktunya, ada batas anggarannya.
Gejolak ekonomi itu terus diperhatikan sejak quarter pertama, lalu kini masuk quarter ketiga, tekanannya makin besar dan tak ada pilihan, kecuali melakukan penyesuaian harga salah satunya harga BBM.
transjakartgaBaca Juga: Pemegang Kartu TransJakarta Gratis Versi Lama Bisa Ditukar dengan Kartu JakCard Baru
Oleh karenanya diadakan rapat TPID untuk membahas dan mengeluarkan rekomendasi sebagai antisipasi kenaikan harga BBM terhadap inflasi dan upaya pengendaliannya yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta.
Rekomendasi yang keluar salah satunya adalah menjaga agar tarif transportasi umum yang dikelola Pemprov DKI tidak berubah atau tidak naik agar pengguna angkutan umum tidak merasakan dampak kenaikan BBM di Jakarta.
Selain itu, upaya yang dilakukan Pemprov DKI Ini juga diharapkan dapat membuat masyarakat untuk bermobilitas menggunakan transportasi umum karena tidak terkena dampak kenaikan BBM.
Pemerintah, kata Anies ingin masyarakat yang menggunakan kendaraan umum merasakan stabilitas dan yang menggunakan kendaraan pribadi, mau pindah ke kendaraan umum karena lebih murah dan jangkuannya sudah 92 persen wilayah Jakarta.
Baca Juga: 3.000 Unit Bus TransJakarta Bermesin Diesel Segera Direkayasa Jadi Bus Listrik
Gubernur Anies juga menginstruksikan jajarannya agar mengoptimalisasi sekaligus memastikan seluruh subsidi dan program-program jaring keselamatan sosial baik dari Pemprov DKI Jakarta maupun dari Pemerintah Pusat segera disalurkan dengan baik.
Anies minta ke seluruh jjarannya, ada percepatan subsidi pangan dan semua program jaring keselamatan sosial baik dari DKI maupun pusat segera dikerjakan.
Berikut rekomendasi antisipasi yang dihasilkan dari rapat TPID diantaranya adalah lakukan optimalisasi Jaring Pengaman Sosial, tingkatkan Kerjasama Antar Daerah dalam rangka menjaga stok pangan. Kemudian monitoring bersama terhadap ketersediaan dan harga pangan.
Rekomendsi lainnya, memastikan tarif Transjakarta dan moda transportasi MRT dan LRT tidak mengalami kenaikan, termasuk harga subsidi pangan dan penambahan kuota BBM bersubsidi bagi nelayan.
Baca Juga: PT MRT Jakarta Bertekad Menjadikan Perjalanan Kereta Api Sebagai Ruang Ketiga dan Interaksi
Seperti diketahui, sebelumnya Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo memproyeksikan pengalokasian dana public service obligation (PSO) atau subsidi sebesar Rp 4 triliun untuk pengguna transportasi umum di DKI Jakarta pada tahun 2022.
Transportasi umum yang dimaksud adalah yang dikelola sepenuhnya oleh Pemprov DKI, yaitu TransJakarta, MRT Jakarta, dan LRT Jakarta. Tahun ini PSO untuk TransJakarta sebesar Rp 3,2 triliun, untuk MRT Rp 600 miliar sekian, kemudian LRT Rp 200 miliar sekian.
Dengan adanya subsidi tersebut tarif ketiga transportasi umum tersebut akan tetap murah. Sebab jika tak ditopang dana PSO tarifnya bisa tinggi.
Sebagai contoh TransJakarta pada 2021 jika tarifnya tidak disubsidi bisa sebesar Rp 24.94, tetapi karena mendapat subsidi menjadi hanya Rp 3.500. Dengan kenaikan harga BBM ini Pemprov DKI memberikan lagi tambahan dana PSO Rp66,256 miliar. ***