Network
POSJAKUT -- Pejabat pemerintahan Jokowi, sudah tidak kreatif malah songong (sombong) pula. Menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) tanpa mempertimbangkan nasib (ekonomi) rakyat yang baru saja akan bangkit pasca pandemi Covid-19.
Demikian penilaian ekonom senior yang juga mantan menteri di era Presiden Abdurahman Wahid dan menteri Presiden Jokowi, Dr.Rizal Ramli terkait hasil analisisnya terhadap perkembangan keadaan dan kondisi ekonomi nasional dewasa ini, khususnya dengan kebijakan Presiden Joko Widodo yang terakhir, menaikkan harga BBM.
"Kasihlah rakyat nafas dulu, jangan berpesta di atas penderitaan rakyat," kata Ramli ketus, terkait kebijakan yang membangkitkan unjuk rasa rakyat, terutama kalangan mahasiswa dan buruh di berbagai wilayah Indonesia sampai hari ini.
-Baca Juga: BEM Seluruh Indonesia Demo Tolak Harga BBM, Polda Metro Jaya Kerahkan 8.350 Personel.
Dipetik dari channel youtube Karni Ilyas Club yang tayang Rabu malam, dikutip POSJAKUT, Kamis 8 September 2022, Rizal Ramli mengatakan, rakyat selama 2 tahun terkahir ini kena pandemi Covid-19, hidupnya berat, duit (uang) yang berada di tangan rakyat juga sangat sedikit.
Menurut dia, pasca Covid rakyat baru saja mau bangkit, eh...sudah dibebani dengan kenaikan harga BBM. "Ini sungguh tidak bijaksana."
Penilaian ini dikemukakan Rizal Ramli menjawab Karni Ilyas yang mengingatkan janji Presiden Jokowi Juli baru lalu, yang menyatakan sampai Desember tahun ini tidak akan ada kenaikan harga BBM."Eh...sekarang baru masuk September harga sudah dinaikkan," kata Karni.
-Baca Juga: Menyusul Harga BBM, Mulai 10 September Tarif Ojol Naik
Rizal mengeritik kebijakan Jokowi yang seenaknya, karena tidak ada alasan harga BBM naik. Harga minyak internasional saja turun.
Kebijakan menaikkan harga BBM ini juga menurut mantan Menko Ekonomi itu, kontradiksi dengan statemen-statemen sebelumnya bahwa ekonomi kita kuat, ekonomi kita surplus, terutama dari kenaikan harga komoditi seperti batubara.
"Kok dalam keadaan seperti itu, dengan alasan tidak ada uang, harga BBM naik?"
Rizal mengecam kebiasaan para menteri atau pejabat pemerintahan Jokowi yang menganggap remeh terhadap angka-angka. Dia mengingatkan, ekonomi terkemukan Indonesia sejak Orde Baru, Wijoyo Nitisastro ketat sekali dalam melihat dan memperlakukan angka-angka (ekonomi). Demikian juga dirinya.
Sebab, menurut Ramli, kalau angka-angka saja berubah-ubah, bagaimana mungkin mau menganakan analisa yang benar.
-Baca Juga: Imbas Kebijakan Presiden Menaikkan Harga BBM, Tarif Bus AKAP Ikut Naik
Rizal mengaku sering kaget, baru di era sekarang aja dalam sejarah ekonomi Indonesia para pejabat, termasuk menteri ekonominya, yang seharusnya memperlakukan angka-angka itu suci, angkanya malah berubah-ubah.
"Termasuk mengenai angka subsidi," tandas Rizal yang mengkoreksi angka subsisi BBM yang disebutkan Presiden sebesar Rp502 Triliun, padahal yang sebenarnya ketika dilakukan analisa tidak segitu.
"Angka-angka hanya dipilih untuk hal-hal yang menyenangkan saja,"lanjutnya.
Saat ditanya Karni Ilyas, apa ada alternatif lain yang bisa ditempuh pemerintah mengingat kondisi keuangan sekarang ini, Rizal menyatakan jelas ada.
Pertama, Pertamina sangat tidak efisien. Semua orang tahu ini.Nah...dengan meningkatkan efisiensi Pertamina sebesar 20 persen saja, negara bisa mendapatkan uang mencapai Rp 100 Triliun.Tak usah menaikkan harga BBM.
Sekadar contoh ringan bukti Pertamina itu tidak efisien adalah kehadiran kompetitor-kompetitor seperti Vivo (dan beberapa lainnya), yang memang sengaja diizinkan di dalam negeri guna menjadi saingan Pertamina (disebut kompetitor pinggiran, karena porsi terbesar tetap pada Pertamina).
Vivo ternyata bisa dan sempat menjual harga BBM-nya lebih rendah. Tapi karena dilarang pemerintah, akhirnya Vivo ikut-ikutan menaikkan harga.
Kebijakan yang menurut Rizal Ramli tidak lucu. Karena keberadaan Vivo dan perusahaan-perusahaan kecil lainnya itu sengaja dibiarkan untuk mengontrol Pertamina agar efisien. Dia menyayangkan lembaga konsumen saat ini yang hanya diam saja melihat praktik katrol harga ini.
Hal kedua menurut Rizal yang bisa dilakukan untuk menghindari harga BBM naik, banyak hal-hal yang tidak perlu yang bisa dipotong supaya rakyat menarik nafaf dulu, bisa bangkit.
Rizal menyebut banyak sekali pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang tidak perlu. Salah satunya, pemerintah membentuk banyak badan-badan dengan standar gaji stafnya yang tinggi-tinggi sementara tidak ada nilai positifnya.
Rizal juga menyinggung dinaikkanny anggaran untuk Mahkamah Konstitusi sampai 400 persen. Padahal keberadaan lembaga ini tidak banyak artinya bagi rakyat dan demokrasi. MK lebih banyak hanya membenakan apa yang diinginkan pemerintah/ "Apakah karena kebetulan MK dipimpin iparnya Jokowi?"Tanya Rizal.
Yang ketiga, menurut penilaian Rizl Ramli, adalah perlunya kreativitas para pejabat Jokowi. Mereka ini menurut Rizal rata-rata "miskir" alias miskin pemikiran, tidak kreatif. Sudah tidak kreatif, songong pula.
Dia menyebut, beban berat APBN sekarang ini. Tahun ini saja kewajiban bayar cicilan pokok utang Rp 400 Triliun dan bunga saja mencapai Rp 405 Triliun. "Jumlahnya memcapai Rp805 Triliun alias sepertiga dari ABN kita."
Tahun depan, kewajiban itu menjadi Rp842 Triliun. Herannya, kata Rizal, katanya banyak pejabat-pejabat pemerintahan Jokowi sekarang ini yang hebat-hebat. "Kok gak kreatif sama sekali?"
Berdasarkan pengalamannya, Rizal Ramli menunjukkan banyak cara yang masuk akan dan logis memenej bena hutang itu. "Kita harus kreatif," lanjutnya seraya merinci contoh yang pernah dilakukannya di era Gus Dur, antara lain debt swap dan debt to nature swap.
Dia mengaku, beberapa bulan sebelum serangan Covid-19 sekitar dua tahun lalu, dia sudah menawarkan dan menunjukkan cara yang bisa dilakukan kepada beberapa pembantu presiden Jokowi. Tapi sampai saat ini saran dia itu tidak digubris.
"Sebenarnya kalau mereka sudah tidak mampu, yang mundurlah," lanjut Rizal dengan sinis. ***
Artikel Rekomendasi