Network
POSJAKUT – Pencurian uang rakyat di negeri ini boleh dibilang sudah sangat rakus. Tak bisa merampok dengan cara halus, dengan terang-terangan pun dilakukan. Tengok misalnya ribuan menara BTS (Base Transceiver Station) juga “dijarah” hanya untuk mendapatkan uang.
Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkapkan ada 4.200 Base Transceiver Station (BTS) serta infrastruktur pendukung nya yang diduga dikorupsi.
Ribuan menara BTS itu tersebar di seluruh pelosok Tanah Air yang tadinya untuk mendukung masyarakat beraktivitas secara daring ketika masa pandemi Covid-19.
Baca Juga: Menteri Perdagangan dan Pj Gubernur DKI Pastikan Ketersediaan Beras dan Harganya Stabil di Jakarta
"Jadi ini sudah gila-gilaan. Meliputi wilayah Indonesia terluar. Ada 4.000 sekian titik BTS yang seharusnya terpasang namun barangnmya tidak ada dan duitnya dikorupsi," tegas Dirdik Jampidsus Kuntadi Selasa 8 November 2022.
Kuntadi menegaskan, saat ini penyidik Kejagung sedang menyidik kasus dugaan korupsi penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) 4G.
Selain itu ada lagi uang rakyat yang dibuat bancaan dengan cara tidak menghadirkan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 oleh Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Keminfo tahun 2020 hingga 2022.
Baca Juga: Selain Tetapkan Delapan Tersangka, Polisi Blokir Rekening Kasus Penipuan Net89
Paket 1 meliputi Kalimantan 269 titik dan Nusa Tenggara 439 titik. Paket 2 meliputi wilayah Sumatera 17 titik, Maluku 198 titik, Sulawesi 512 titik. Paket 3 meliputi Papua 409 titik dan Papua Barat 545 titik. Paket 4: Papua 966 titik dan Paket 5: Papua 845 titik.
Seperti diketahui, pemerintah melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengalokasikan anggaran sebesar Rp25 triliun pada tahun 2021 hingga 2024 untuk pembangunan infrastruktur teknologi infromasi dan komunikasi (TIK).
Pada 2021-2022 pengadaan tower BTS ini nilainya mencapai Rp10 triliun. Pengadaan menara BTS tersebut dibangun di 4.200 titik oleh tiga konsorsium.
Baca Juga: Institusi Pendidikan dan Sektor Swasta, Berperan untuk Menekan Angka Korupsi
Kejaksaan Agung (Kejagung) menyebut kerugian negara dalam proyek pembangunan Base Transceiver Station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung Kementerian Komunikasi dan Informasi ( Kemkominfo ) diperkirakan mencapai Rp1 triliun.
Saat ini, angka kerugian negara tersebut masih dipastikan melalui perhitungan ahli. "Masih dihitung tapi kira-kira segitu," kata Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Dirdik Jampidsus) Kuntadi.
Kuntadi mengatakan, pihak Kejagung sendiri sedang menyidik dugaan korupsi penyediaan BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 oleh Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kominfo tahun 2020 sampai dengan 2022.
Baca Juga: Aktivis Pegiat Anti Korupsi: Pelaku Maling Uang Rakyat, Semakin Banyak Berasal dari Kalangan Muda!
Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana juga mengatakan total ada 4.200 titik dari tiga konsorsium yang tengah disidik.
Ketut Sumedana menyebut perkara ini dinaikkan dari tahap penyelidikan ke penyidikan pada Rabu 2 November 2022 lalu. Naiknya status penyelidikan ke penyidikan itu dilakukan berdasarkan pengumpulan alat bukti dan pemeriksaan terhadap 60 orang saksi.
Di antara saksi-saksi tersebut, tim penyidik telah memanggil beberapa orang dari pihak Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kominfo untuk dimintai klarifikasi. ***
Artikel Rekomendasi