Prof Dahyar: Pejabat Minta Dilayani, Cenderung Korup

Prof Dahyar mengakui, selama ini masih banyak program dari pemerintah yang tidak populis atau tidak populer di mata masyarakat. Seperti kenaikan BBM, penerapan PPKM, Pajak, UU Omnibus Law dan lain-lain.

"Akibatnya, seringkali masyarakat tidak mau mendukung program tersebut. Karenanya, kepercayaan masyarakat akan program pemerintah harus segera dikembalikan," kata pria kelahiran Sungguminasa, Kabupaten Gowa Sulsel ini.

Baca Juga: Sudin Nakertrans dan Energi Jakarta Utara Gelar Pelatihan Mengemudi SIM A Gratis, Bagi Warga Setempat

Prof Dahyar ketika dikukuhkan sebagai guru besar IPDN Jakarta, memberikan orasi ilmiah berjudul "Public Trust : Apa, Mengapa dan Bagaimana Penerapannya Untuk Menciptakan Pelayanan Prima, Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan".

Terkait dengan banyaknya program pemerintah yang tidak populis atau tidak populer di mata masyarakat itu, menurut Dahyar, perlu segera dilakukan reaktualisasi, agar ada dukungan penuh dari masyarakat sehingga mereka bisa menikmati hasil dari program tersebut.

Menurut mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Takalar, Sulsel ini,

Baca Juga: Pengamat Bilang Tahun Depan Apartemen Berkonsep TOD jadi Primadonap Milenial

kepercayaan publik merupakan “bandul jam” yang sangat besar untuk mengungkit atau melejitkan kreativitas dan inovasi, motivasi dan kepedulian warga negara atas apa yang telah dan akan dicapai oleh pemerintah.

Dengan kata lain, lanjutnya, kepercayaan publik merupakan suatu keniscayaan, sebagai kata kunci dan sekaligus faktor kunci keberhasilan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel dan akseptabel. 

Baca Juga: Pulau Onrust, Ribuan Cerita di Lepas Pantai Utara Jakarta