POSJAKUT -- Sedikitnya 257 unit rumah rusak pascagempabumi M 6.6 di Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, Jumat 14 Januari 2022 sore.
"Pusat Pengendali dan Operasi (Pusdalops) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada Sabtu 15 Januari 2022 merinci data kerusakan paling banyak adalah di Kabupaten Pandeglang," kata Pelaksana tugas Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Abdul Muhari, di Jakarta, Sabtu 15 Januari 2022.
Di wilayah ini total rumah rusak berat ada sebanyak 26 unit, rusak sedang 33 unit, rusak ringan 131 unit, termasuk 10 unit sekolah, 1 puskesmas, 1 pabrik, 1 kantor pemerintahan, 1 tempat ibadah dan 1 tempat usaha.
Baca Juga: Gempabumi M 6,7 Banten, Sejumlah Rumah Warga Pandeglang Alami Kerusakan
Kemudian Kabupaten Serang melaporkan 16 unit rumah rusak sedang, di Kabupaten Lebak ada 12 unit rumah rusak berat, 3 unit rusak sedang, 21 rusak ringan dan 3 unit bangunan sekolah.
Di wilayah ini juga dilaporkan satu warga mengalami luka ringan terdampak gempabumi.
Selain itu di Kabupaten Sukabumi ada 3 unit rumah rusak sedang dan 6 unit rumah rusak ringan.
Sementara di Kabupaten Bogor terdapat 8 rumah rusak sedang.
Guncangan gempabumi yang berpusat di 7.21 LS dan 105.05 BT pada kedalaman 40 kilometer itu dirasakan kuat selama 2-4 detik di 11 lokasi.
Gempabumi dirasakan di wilayah barat Pulau Jawa dan Selatan Pulau Sumatera.
Guncangan itu membuat masyarakat berhamburan keluar ruangan untuk menyelamatkan diri dari hal yang tidak diinginkan.
Daerah yang terasa guncangannya di Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang, Kota Serang dan Kabupaten Lebak di Provinsi Banten.
Lalu Kabupaten Cianjur, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bogor, Kota Bogor dan Kota Depok di Jawa Barat.
Selanjutnya adalah Provinsi DKI Jakarta dan Kabupaten Lampung Barat.
Sebagai antisipasi, masyarakat diharapkan agar menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan gempa.
"Dihimbau juga agar masyarakat tetap tenang dan memastikan informasi resmi bersumber dari pihak yang dapat dipertanggungjawabkan," ujar Abdul Muhari. ***